Merdeka.com - Usai dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo masih dielu-elukan banyak orang. Apalagi dengan gebrakan cara kerja dia yang lebih memilih lebih banyak beraktivitas di luar ruang, membuat banyak orang angkat topi dengan langkah itu.

Jokowi, sapaan Joko Widodo, juga banyak mengumbar janji. Beberapa masih dapat diingat yakni ikrar dia tidak akan pernah mau dikawal dengan voorijder dan mengaku tidak akan mengambil gaji pertama setelah dilantik.

Namun, pada kenyataannya, Jokowi tidak menepati janji saat dia menyebut bakal mengambil gaji pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, dia menolak membeberkan tujuan mengambil penghasilannya itu.

"Gaji ya diambil, tapi digunakan untuk apa, kamu enggak perlu tahu," kata Jokowi di Wisma Catur Komite Olahraga Nasional Indonesia, Tanah Abang, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Tentu saja sikap Jokowi itu bertolak belakang dengan pernyataan dia pada awal Oktober lalu saat masih gencar berkampanye. Dia menyatakan tidak akan mengambil gajinya sepeserpun seperti saat masih menjabat Wali Kota Solo.

"Selama masih ada yang miskin, membutuhkan, ya biar dipakai yang membutuhkan," ujar Jokowi saat itu.

Meski begitu, Jokowi mengelak tidak menepati janjinya mengambil gaji. Dia tidak mau keputusannya mengambil upah sebagai pelayan warga Jakarta itu disalahartikan. Saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi memang tidak pernah mengambil gaji dan tunjangannya.

Wakil Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, pernah merinci besaran pendapatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam situs pribadinya, www.ahok.org, dia menulis gaji pokok Gubernur sebesar Rp 3 juta saban bulan, sedangkan upah pokok Wakil Gubernur hanya terpaut lebih kecil Rp 600 ribu.

Namun, jika dijumlah dengan tunjangan jabatan dan biaya rumah tangga atau rumah dinas, gaji Gubernur DKI Jakarta adalah menjadi Rp 38 juta. Sedangkan Wakil Gubernur hanya mendapatkan Rp 26.700.000 saban bulan.

Selain berjanji tidak bakal mengambil gajinya sepeserpun, Jokowi juga pernah menyatakan enggan dikawal saat melakukan kunjungan ke wilayah mana pun. "Saya tujuh tahun nggak pakai (pengawal). Di Jakarta juga (saya nggak bakal pakai pengawal), buktikan saja," kata Jokowi kepada merdeka.com beberapa bulan lalu.

Jokowi mengaku tidak suka pengawalan dan protokoler berlebihan. Tiga bulan pertama setelah dilantik menjadi Wali Kota Solo, dia diberikan fasilitas pengawal. Tetapi, dia mengaku tidak betah selalu diikuti. Dia juga tidak takut bakal menghadapi kemacetan dan kesemrawutan di Jakarta yang sanggup menggoyahkan kesabaran seseorang.

Namun dalam kenyataannya, Jokowi bagai menelan ludah sendiri. Saat hendak menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta guna menghadiri pelantikan pertengahan Oktober lalu, rombongan Jokowi-Ahok dikawal oleh voorijder.

Padahal, sebelum berangkat, Jokowi menolak menggunakan voorijder ke gedung DPRD DKI. "Saya tidak pakai voorijder menuju ke sana (DPRD), dekatlah tidak macet, lima menit juga sampai. Voorijder untuk presiden dan menteri," kata Jokowi.

Minggu pekan lalu, Jokowi kembali melanggar janji lantaran menggunakan voorijder atau pengawalan dengan sepeda motor saat melintas dari tol Jati Bening menuju tol Gatot Subroto. Dia berkilah terpaksa menggunakan fasilitas pengawalan itu lantaran situasi di sepanjang jalan itu arus kendaraan cukup padat.

Saat ditanya alasan menggunakan voorijder, Jokowi berkilah sedang mengejar waktu. "Kan macet, ini ketutup nanti kalau mau ke kawinan ini," kata Jokowi sambil tersenyum. Kebetulan saat itu dia hendak menghadiri pernikahan putra salah satu pejabat di Kementerian Perdagangan digelar di Gedung Manggala Wana Bhakti, Kompleks Kementerian Kehutanan.