Kemenkum HAM Bali Yakin Yasonna Pertimbangkan Pencabutan Remisi Pembunuh Jurnalis

Merdeka.com - Puluhan jurnalis yang tergabung dari Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) kembali menggelar aksi damai menuntut pencabutan remisi yang diberikan kepada narapidana I Nyoman Susrama, otak pembunuh jurnalis Bagus Narendra Prabangsa.

Massa aksi melakukan longmarch dari depan Monumen Bajra Sandhi menuju Kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Provinsi Bali, Jumat (1/2). Mereka kompak memakai topeng bergambar Prabangsa. Sepanjang jalan, mereka berteriak 'Cabut Remisi Pembunuh Jurnalis'.

Sesampainya di gerbang masuk Kantor Kemenkumham Bali, massa aksi melakukan jalan mundur menggambarkan kemunduran penegakan hukum di tanah air. Aksi jalan mundur dilakukan oleh masa aksi sampai ke Lobi Kantor Kemenkumham Bali.

Kepala Wilayah Kemenkum HAM Provinsi Bali Sutrisno menemui massa aksi. Dalam penjelasannya, dia mengaku sudah ke Jakarta pada Selasa (29/1) dan langsung bertemu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

"Saya sudah bertemu (Menteri). Kami lama berdiskusi tentang ini. Dan apa yang kawan-kawan sampaikan lewat saya. Itu saya sampaikan, untuk tuntutan mencabut remisi dan akan melakukan unjuk rasa sampai tuntutan terpenuhi. Itu saya sampaikan semua baik lisan maupun tulisan," ujarnya.

Sutrisno juga sudah menyampaikan surat petisi dan tuntutan SJB tentang pencabutan remisi kepada narapidana I Nyoman Susrama. Namun, keputusannya ada di tangan Menteri Yasonna Laoly. Dia yakin Menteri akan memperhatikan tuntutan tersebut.

"Bapak Menteri akan memperhatikan, itu (Saya lihat) dari raut wajah beliau. Saya yakin beliau akan memperhatikan usulan-usulan itu, karena beliau adalah orang yang bijaksana," katanya.

"Subtansi yang saya sampaikan adalah subtansi yang dituntut oleh kalian. Bapak Menteri hanya menyampaikan bahwa ini saya terima dan nanti kami akan diskusikan lebih lanjut dengan tim yang ada," tambah Sutrisno.

Selain itu, Sutrisno juga mengaku bertemu Direktur Jendral Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami dan berdiskusi terkait persoalan remisi tersebut.

"Saya juga bertemu Ibu Dirjenpas dan saya diskusi. Beliau sangat sepakat pada saat saya menyampaikan untuk kasus-kasus seperti Nyoman Susrama itu untuk TPP kita libatkan orang luar dalam hal ini adalah mungkin akademisi dan pers dan beliau sependapat," ujarnya.

Sutrisno meminta para jurnalis menunggu keputusan Kemenkum HAM terkait tuntutan pencabutan remisi tersebut.

"Ini baru dua hari diterima, tentu nanti saya akan tanya lagi untuk progresnya sampai di mana dan nanti kita berdiskusi lagi," ujar Sutrisno.