Kemendagri Menilai Sumsel Paling Cepat Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Sumatera
Tim Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian kinerja dan penghargaan dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni.
Tim Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian kinerja dan penghargaan dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Jakarta, akhir pekan lalu.
Staf khusus Menteri Dalam Negeri Kastosius Sinaga mengapresiasi langkah pejabat Gubernur Sumatera Selatan menurunkan angka kemiskinan di persentase nol persen.
“Kami lihat bagus penurunannya paling cepat di Sumatera dan empat Kabupaten sudah bebas dari kemiskinan ekstrem. Karena kan targetnya tahun 2024 ini seharusnya semua daerah 0 persen. Sumsel ini boleh dikatakan delapan Kabupaten/Kota sudah nol koma sekian persen, kalau sudah angka segitu jika dipertahankan hingga tahun 2024 itu sudah akan bebas dari kemiskinan ekstrem,” jelas Kastorsius di Jakarta, Senin (08/04/2024).
Kastorius menjelaskan, Intruksi Presiden No 4 merupakan intruksi untuk mengambil langkah-langkah yanhg diperlukan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketetapan sasaran dan ibtegrasi program antar kementerian/ lembaga melibatkan peran masyarakat.
Inspektur 3 Itjen Kemendagri Elfin Elyas, juga mengapresiasi turunnya inflasi di dua Kabupaten Sumatera Selatan, yaitu Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim pada periode Januari-Maret 2024.
“Saran kami Pak Gub, ke depan ada dorongan dari Pak Gub ke Kabupaten/Kota untuk membuat proposal neraca pangan ke depannya. Saya yakin ini bisa disajikan dan dianjurkan kemudian dilaksanakan ke Kabupaten/Kota,” sambungnya, kata Elfin.
Selanjutnya, apresiasi juga disampaikan Inspektur 3 Itjen Kemendagri Rustam. Dia menyebut kerjasama antara Pemprov Sumsel dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkpopimda) Sumsel sudah cukup baik.
“Rekomendasi dari Badan Kebijakan Strategi Nasional (BKSD) Kemendagri untuk mengaktifkan atau mengoptimalkan peran Kominfo dalam hal ini literasi pengguna sosial sekaligus memantau berita-berita hoaks di dunia maya sehingga bisa diantisipasi,” ucap Rustam.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengapresiasi berbagai masukan dari tim evaluasi, dan menyebut bahwa Sumatera Selatan tidak akan bisa bergerak jika tidak bergerak serentak.
“Kami ucapkan terima kasih atas semua masukan, saran dan pendapat ini sangat penting bagi kami untuk meningkatkan kinerja juga menjadi evaluasi bagi kami sehingga kinerja ke depannya semakin meningkat,” pungkasnya.
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaSalah satunya karena berhasil menahan tingkat inflasi di kisaran 2,6 persen.
Baca SelengkapnyaKapolres menyesalkan tindakan warga yang menghalangi penangkapan pelaku kejahatan bahkan menyerang dan menyandera polisi.
Baca SelengkapnyaKerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca SelengkapnyaSafrizal ZA kumpulkan satker Pemda Seluruh Indonesia, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaLaju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang meningkat hingga 5,79 persen.
Baca SelengkapnyaAlih-alih adanya PRRI membuat riuh keadaan pemerintah Indonesia khususnya di wilayah Sumatera, peran kolonel ini justru bersikap sebaliknya.
Baca SelengkapnyaProgram itu diterapkan untuk masyarakat yang ada di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
Baca Selengkapnya