Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kapolda Papua minta karyawan PT Freeport tunggu keputusan pemerintah

Kapolda Papua minta karyawan PT Freeport tunggu keputusan pemerintah Demo karyawan Freeport. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpaw meminta karyawan PT Freeport Indonesia dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya menunggu keputusan pemerintah terkait masa depan operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Dia berharap adanya solusi terbaik diberikan pemerintah.

"Kita semua menunggu saja, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk perusahaan ini, karyawan dan juga pemerintah daerah di Mimika," kata Paulus di Timika, Sabtu (18/2). Seperti diberitakan Antara.

Kapolda Papua mengaku sudah lama mengikuti perkembangan situasi dan kondisi PT Freeport terutama sejak lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

UU Minerba tersebut, katanya, mengamanatkan banyak hal, salah satunya PT Freeport selaku perusahaan pertambangan mineral diwajibkan membangun industri pemurnian konsentrat (smelter) di dalam negeri. Selama ini, PT Freeport menggantungkan pendapatannya dari ekspor konsentrat atau sekitar 60 persen dari produksi konsentrat dihasilkan Freeport ke luar negeri.

"Kami ikuti betul bagaimana negosiasi awal sejak aturan ini diterbitkan. Pemerintah sebetulnya cukup bijaksana karena memberikan ruang waktu kepada perusahaan agar mengambil langkah-langkah cepat seketika itu. Ini sekarang menjadi problem yang kita semua hadapi dan kita mencari solusinya secara bersama-sama," ujarnya.

Paulus mengaku telah melaporkan situasi dan kondisi terjadi di PT Freeport kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. "Saya sudah laporkan hal ini ke Kapolri. Beliau sudah menjawab serta membahas masalah ini dengan Pak Richard Adkersson (CEO Freeport McMoRan) dan juga sudah tentu dengan Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo)," jelasnya.

Paulus meyakini aspirasi karyawan PT Freeport telah disampaikan ke Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada saat aksi unjuk rasa damai di Kantor Bupati Mimika, Jumat (17/2) kemarin. Nantinya akan diteruskan secara berjenjang ke Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura serta ke Pemerintah Pusat di Jakarta.

Sementara itu untuk memperkuat pengamanan di area pertambangan PT Freeport Indonesia mulai dari Tembagapura hingga Pelabuhan Portsite Amamapare Mimika, Polri telah mendatangkan pasukan tambahan Brimob sekitar 200 personel dari Polda Kalimantan Barat dan Polda Bali. Ratusan anggota Brimob itu tiba di Timika pada Kamis (16/2) lalu.

Kehadiran ratusan anggota Brimob dari dua Polda tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak akibat terhentinya produksi tambang PT Freeport sejak 10 Februari 2017.

(mdk/ang)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai

Sebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai

Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.

Baca Selengkapnya
Jenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya

Jenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya

Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.

Baca Selengkapnya
Kapolda Papua Sebut Ada Pihak Ketiga Manfaatkan Isu Penyanderaan Pilot Susi Air, Sengaja Hambat Negosiasi

Kapolda Papua Sebut Ada Pihak Ketiga Manfaatkan Isu Penyanderaan Pilot Susi Air, Sengaja Hambat Negosiasi

Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, hingga kini masih dalam sandera KKB. Penyanderaan sudah terjadi 7 Februari 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian jadi Plt Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian jadi Plt Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD

Istana menjelaskan alasan Presiden Jokowi memilih Mendagri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD.

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Pilih Prabowo Jadi Plt Menko Polhukam

Istana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Pilih Prabowo Jadi Plt Menko Polhukam

Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tegaskan Komitmen untuk Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan

Prabowo Tegaskan Komitmen untuk Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembangkan dan mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Baca Selengkapnya
514 TPS di Papua Belum Lakukan Pencoblosan Pemilu 2024, Ini Penyebabnya

514 TPS di Papua Belum Lakukan Pencoblosan Pemilu 2024, Ini Penyebabnya

"Per hari ini tersisa 514 TPS yang belum mencoblos,” kata Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Ini Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS

Ini Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS

Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal

Baca Selengkapnya