Merdeka.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pembentukan kementerian khusus investasi dan ekspor. Pertimbangannya, saat ini laju investasi dan ekspor belum terlalu cepat.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, jika ingin dibentuk dua kementerian baru maka ada konsekuensi lain yang harus ditanggung. Semua tergantung pemerintahan baru nanti.

"Itu nanti belum waktunya kita bicara Kementerian, habis Pemilu lah. Tapi begini, di kabinet itu ada Undangan-undangnya tidak boleh lebih dari 35 Menteri. Kalau ada yang ditambah iya harus ada dikurangi," ujar Wapres JK usai membuka International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Kamis (14/3).

Terkait menggenjot ekspor dan investasi, Wapres JK justru punya jurus lain. Menurutnya, yang terpenting adalah inovasi yang dilakukan kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Ini juga menjadi kunci dalam mendukung reformasi birokrasi.

"Jadi yang penting disini, ialah banyak inovasi-inovasi dari daerah dari instansi lembaga Kementerian. Bagaimana hal-hal yang penting itu yang sudah di lembaga, menjadi gerakan nasional," jelasnya.

JK berharap, dengan status sebagai tuan rumah dalam International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019, Indonesia bisa menjadi contoh untuk negara lain dalam reformasi birokrasi. Namun, Indonesia juga tidak perlu malu untuk mencontoh negara lain yang sudah lebih baik dalam inovasi dan reformasi birokrasi.

"Beberapa hal iya, tentu kita juga sering belajar dari negara-negara itu. Mereka bisa belajar dari kita tentang hal-hal yang di pamerkan tadi. Tapi kita juga belajar ke negara lain," katanya.

Sebelumnya, gagasan membentuk dua kementerian baru diungkapkan Presiden Jokowi di hadapan ratusan investor dalam acara Peresmian Pembukaan Rakornas Investasi 2019 yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di ICE BSD, Tangerang Selatan.

"Saya sudah sampaikan di rapat kabinet minggu lalu, apakah perlu situasinya seperti ini perlu Menteri Investasi dan Menteri Ekspor. Khusus. Wong negara lain juga sama. Menteri khusus investasi dan menteri khusus ekspor. Dua menteri," ungkap Presiden Jokowi, Selasa (12/3).

Persoalan investasi, ditegaskannya, saat ini belum tumbuh sesuai harapan. Meski dirinya terus mendorong percepatan perizinan dan memangkas proses birokrasi, namun masih sering mendapat keluhan dari para investor.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi mengakui sebenarnya banyak investor yang datang ke Indonesia untuk menanamkan modalnya. Kenyataannya, yang terealisasi tidak lebih dari 10 persen. Disimpulkan, sampai saat ini masih ada persoalan yang terjadi di lapangan.

"Saya paling greget, kita tahu kesalahan kita, kita ngerti solusinya, kita ngerti jalan keluarnya tapi kita tidak bisa tuntaskan. Saya akan lihat alur mana yang masih tidak bener di titik tertentu. Dan saya akan temukan itu, tunggu saja," tegas dia.