Jokowi: Megawati pejuang demokratis yang mengganggu pasti dilawan
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan tetap komitmen mengawal pemerintahan Joko Widodo(Jokowi)-Jusuf Kalla. Bentuk kongkretnya, PDIP siap menghadapi pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah secara konstitusional atau makar.
"Kalau ada yang mau macam-macam, pak presiden, pak wapres, panggil saja kita," kata Megawati dalam pidato politiknya di hadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet kerja, pada HUT PDIP ke-44 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (10/1).
Presiden Jokowi mengapresiasi pernyataan Megawati ingin melawan pihak-pihak yang hendak menjatuhkan pemerintahan sah secara konstitusional. Menurut Jokowi, pernyataan tersebut bentuk perjuangan demokrasi.
"Kan jelas, bahwa ibu Mega pejuang demokrasi artinya apa yang tidak demokratis, yang mengganggu pasti beliau lawan. Itu prinsipnya begitu juga yang ingin mengganggu presiden karena presiden yang terpilih sekarang secara konstitusional pasti beliau minta turun," kata Jokowi.
Ditanya terkait langkah kongkrit PDIP melawan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintah sah, Jokowi tak ingin menanggapi. "Tanyakan ke Ibu Mega," singkat mantan Gubernur DKI Jakarta ini sambil berlalu meninggalkan wartawan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengaku belum ada rencana pertemuan dengan Megawati.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaBerbagai pihak mendorong agar kedua tokoh tersebut segera bertemu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaWacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya