Jawaban Anies saat Ganjar Tanya Bansos: Bantuan untuk Penerima Bukan Bantuan untuk Pemberi

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengkritisi tata penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bansos harus ditujukan untuk si penerima bukan malah menjadi bantuan untuk si pemberi.

"Pertama kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi," kata Anies dalam debat kelima Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Minggu (4/2).

Pernyataan Anies menjawab pertanyaan dari Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dalam sesi tanya jawab antar-Paslon.

"Bagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, bisa tepat sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan?" tanya Ganjar.

"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. kalau dibutuhkan tiga bulan lagi ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel Semuanya, ya dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," ucap Anies.

Kemudian penyaluran bansos harus tetap sasaran. Perlu dilakukan pendataan yang baik, informasi akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi.

"Bukan dibagikan di pinggir jalan. Tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kemudian ketiga masyarakat pra sejahtera harus masuk dalam daftar penerima bansos. Anies menggarisbawahi jangan sampai mereka terlewatkan.

"Karena itu kami menyusun, ini sebagai bagian dari perubahan, ada bansos plus, angkanya ditingkatkan. Yang belum masuk miskin dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera," terangnya.

Ganjar mengaku setuju dengan penjelasan Anies. Mantan gubernur Jawa Tengah itu juga menekankan akan pentingya perbaikan data penerima bansos.

Merespons pernyataan Ganjar, Anies kemudian menekankan akan opsi bantuan yang diberikan dalam bentuk transfer. Hal ini untuk mengurangi potensi korupsi.

"Dan yang dibutuhkan juga Pak Ganjar, kita harus mulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. karena kita tahu pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksasa, karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa," pungkasnya.