Anies Beberkan soal Pendidikan, Prabowo: Maklum Beliau Mantan Menteri

"Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan, itu maka terjemahannya mudah," saat debat Pilpres kelima di JCC, Minggu (4/2).

"Terjemahannya ada pertanyaan, apakah tenaga pendidikan pendidik di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil?" imbuh Anies.

Anies melanjutkan, penghasilan yang setara jadi masalah-masalah sekarang. Misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K. Juga ada 1,6 guru belum tersertifikasi.

"Lalu beban administrasi itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya," katanya.

"Serta anak tenaga kependidikan jangan sampai mereka mendidik ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja," katanya.

"Yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi dosen. Beban administrasi luar biasa besar dosen itu mengajar meneliti maupun masyarakat tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang kemudian ada turunan teknisnya teknologi yang tadi saya sampaikan dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu," imbuhnya.

Menanggapi itu, Prabowo Subianto melihat jawaban Anies bagus dan relevan juga banyak setuju dengan jawabannya.

"Maklum beliau mantan menteri pendidikan begitu. Saya mau menambahkan bahwa kita harus mengkaji. Sekarang sistem kita ini Baik atau tidak karena banyak sekali kebocoran-kebocoran alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya ini menyangkut memang masalah mental dan budaya. Banyak pejabat-pejabat kita harus koreksi diri kita harus audit dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik," katanya.

Sementara Ganjar Pranowo melihat pendidikan perlu mau mahu fasilitas harus diberikan negara. Ganjar pun bercerita saat bertemu dengan guru SMA dan SMK.

"Saya saat itu yang saya tanya pertama adalah berapa gajimu? 300.000 sungguh tidak adil pemerintah ini. Maka pada saat itu saya sampaikan kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah UMK yang ada di Jawa Tengah tambah 10% baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas

"Kalau sama guru jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru berikan yang adil sehingga mereka bisa konsentrasi dan kami cerita sedikit yang sudah di Jakarta, PAUD guru-guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya sebagai penghargaan dari negara untuk mereka," katanya.