Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hasil Munas-Konbes PBNU: Tidak Mendukung Satu Capres dan Partai

Hasil Munas-Konbes PBNU: Tidak Mendukung Satu Capres dan Partai

Hasil Munas-Konbes PBNU: Tidak Mendukung Satu Capres dan Partai


Kiai Ulil menegaskan, bagi NU bukan siapa dan partai apa yang didukung.


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan rekomendasi kepada warga Nahdliyin terkait pesta demokrasi tahun 2024. KH Ulil Abshar Abdallah menjelaskan, rekomendasi yang diberikan adalah hasil dari Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas-KonBes) NU tahun 2023 yang berlangsung di Jakarta pada 18-19 September 2023.

merdeka.com


"Berpolitik NU bukanlah politik untuk mendukung satu nama atau satu partai. Sebab NU berpolitik berdasarkan nilai," kata Kiai Ulil di Asrama Haji Jakarta, Selasa (19/9).

merdeka.com


Kiai Ulil menegaskan, bagi NU bukan siapa dan partai apa yang didukung. Tetapi, nilai apa yang diperjuangkan dapat didukung oleh warga NU.

"Politik harus berdasarkan nilai kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Jadi itu adalah rekomendasi kita (PBNU) terkait politik elektoral," jelas Ulil.

merdeka.com

Kiai Ulil kemudian merinci, sembilan poin yang dapat dijadikan pedoman berpolitik bagi warga NU. Diketahui, sembilan poin tersebut merupakan hasil kesepakatan Muktamar NU tahun 1989 di Krapyak, Jawa Tengah.

merdeka.com


"Pertama, politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, berpolitik haruslah didasarkan pada wawasan kebangsaan untuk jaga keutuhan bangsa," ucap Kiai Ulil.

merdeka.com


Ketiga, lanjut Kiai Ulil, berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama. Keempat, berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah seusai dng ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.

merdeka.com


"Kelima, berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran didasari pada moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dengan norma dan peran yang disepakati. Keenam, berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional. Bukan malah menghancurkannya," ungkap Kiai Ulil.

merdeka.com


Poin ketujuh, berpolitik dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa. Selanjutnya, poin kedelapan adalah perbedaan aspirasi berpolitik di kalangan warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu dan saling hargai satu sama lain.

merdeka.com


"Poin kesembilan, politik harus dorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah. Sehingga penyelenggaraan negara tak boleh bersifat state heavy atau yang melulu dikuasai pemerintah dengan abai terhadap aspirasi masyarakat," katanya.

merdeka.com

PSI Tentukan Arah Politik Pekan Depan, Tunggu Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres?
PSI Tentukan Arah Politik Pekan Depan, Tunggu Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres?

Hal ini disampaikan usai bertemu dengan Relawan Seknas Jokowi di Markasnya, Jakarta.

Baca Selengkapnya
KPU Batasi Jumlah Pendukung Masuk Ruangan saat Pendaftaran Capres dan Cawapres
KPU Batasi Jumlah Pendukung Masuk Ruangan saat Pendaftaran Capres dan Cawapres

KPU hanya mengizinkan 30 orang dari partai politik atau gabungan partai politik untuk masuk ke ruangan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Daftar Capres-Cawapres ke KPU 25 Oktober
Prabowo-Gibran Daftar Capres-Cawapres ke KPU 25 Oktober

Pengumuman Gibran sebagai bakal cawapres disampaikan langsung Prabowo didampingi para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Dipanggil KPK Usai Deklarasi Cawapres, Ini Kata Mahfud MD soal Dugaan Politisasi Hukum
Cak Imin Dipanggil KPK Usai Deklarasi Cawapres, Ini Kata Mahfud MD soal Dugaan Politisasi Hukum

KPK sedianya memanggil Cak Imin, Selasa 5 September 2023. Namun, dari pihak Cak Imin meminta agar pemanggilan tersebut dijadwalkan ulang.

Baca Selengkapnya
Sosok Soekitman, Polisi Saksi Sejarah Kelam Penculikan Jenderal TNI saat G30S 1965
Sosok Soekitman, Polisi Saksi Sejarah Kelam Penculikan Jenderal TNI saat G30S 1965

Indonesia tengah memperingati peristiwa kelam Gerakan 30 September oleh PKI.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Terbitkan Imbauan buat Partai Politik Peserta Pemilu Cegah Pelanggaran Kampanye
Bawaslu Terbitkan Imbauan buat Partai Politik Peserta Pemilu Cegah Pelanggaran Kampanye

Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Gus Yahya Soal Sikap PBNU di Pemilu 2024: Kiai Kok Diarahkan, Kiai Itu Bagian Mengarahkan
Gus Yahya Soal Sikap PBNU di Pemilu 2024: Kiai Kok Diarahkan, Kiai Itu Bagian Mengarahkan

PBNU sebagai organisasi umam keagamaan terbesar tidak pernah melakukan klaim atas keberpihakan.

Baca Selengkapnya
PDIP Tunggu Prabowo Sebelum Deklarasi Cawapres Ganjar, Ragu Ada 3 Poros di 2024
PDIP Tunggu Prabowo Sebelum Deklarasi Cawapres Ganjar, Ragu Ada 3 Poros di 2024

Djarot menyebut Capres Ganjar dan pasangannya akan mendaftarkan diri ke KPU pada 19 Oktober 2023.

Baca Selengkapnya