Merdeka.com - Penyidik Bareskrim Polri kembali memanggil Habib Bahar bin Smith terkait video ceramahnya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Habib Bahar dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor hari ini, Kamis (6/12).

"Sesuai (surat) panggilan dari penyidik (diperiksa) jam 10.00 WIB," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono saat dikonfirmasi.

Awalnya, Habib Bahar diperiksa pada Senin (3/12) lalu. Namun, dia tidak hadir dengan alasan belum menerima surat panggilan dari penyidik. Polisi pun mengirimkan surat panggilan ulang.

"Bareskrim melakukan panggilan kembali dan sudah dilayangkan, yang terima adik beliau. Panggilan untuk datang ke Bareskrim hari Kamis ini," ucap Syahar.

Penyidikan kasus tersebut dilakukan tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Polda Sumatera Selatan.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa 11 saksi dan empat orang ahli terkait perkara tersebut. Hasil sementara dapat disimpulkan bahwa video ceramah yang diduga menghina Jokowi dan viral di media sosial benar dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith.

Ceramah tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Maulid Arba'in di Gedung Ba'alawi, Jalan Ali Ghatmir Lorong Sei Bayas, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang, Sumatera Selatan pada 8 Januari 2017.

Kasus tersebut bermula dari laporan Sekjen Jokowi Mania Laode Kamaruddin terhadap Habib Bahar bin Smith ke Bareskrim Polri atas dugaan kejahatan terhadap penguasa umum dan ujaran kebencian. Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/1551/XI/2018/BARESKRIM pada tanggal 28 November 2018.

Laporan yang sama juga dilayangkan oleh Ketua Cyber Indonesia Muhammad Alaidid ke Polda Metro Jaya. Laporan dugaan penghinaan terhadap Jokowi itu diterima dengan Nomor LP/6519/XI/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal pada 28 November 2018.

Habib Bahar dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Reporter:Nafiysul Qodar

Sumber : Liputan6.com