Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi

Empat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa perselishan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4).

Empat menteri tersebut diminta penjelasan tentang penyaluran Bansos, khususnya pencairan periode Januari-Februari tahun 2024.

Kubu Anies-Cak Imin dan Kubu Ganjar-Mahfud mempersoalkan penyaluran bansos dalam periode tersebut. Sebab, dianggap sebagai upaya pemenangan Prabowo-Gibran.

Hakim Konstitusi Suhartoyo mempertanyakan apakah penyaluran bansos perlu kordinasi antar kementerian. Menko PMK, Muhadjir Effendy langsung memberikan penjelasan.

Muhadjir menjelaskan, terutama untuk 5 juta rakyat Indonesia yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem.

“PKH diberikan untuk keluarga miskin tapi dengan kriteria tertentu. Misalnya ibu hamil dan menyusui, difabel, lansia jadi kalau nanti keluarga miskin itu salah satunya memenuhi kriteria ini dia juga dapat PKH,” kata Muhadjir di sidang MK.

Kemudian, keluarga tersebut juga dapat BLT Bansos makanan dari Kemensos.

Keluarga miskin ekstrem itu juga bisa mendapat bantuan beras pangan dari el nino.

“Sehingga kita harapkan yang miskin ekstrem dengan bantuan semua itu dapat terangkat menjadi di atas garis kemiskinan,” tegas Muhadjir.

“Jadi bisa simultan?” tanya Suhartoyo.

Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan, untuk tahun 2023 bantuan El Nino ada dalam bentuk beras disalurkan Bappanas.

Lalu, ada juga BLT dalam bentuk cash. Itu disalurkan Kemensos.

“Jadi kita beri tambahan di tengah anggaran tahun 2023 dan sudah dapat persetujuan juga. Namun dalam mekanisme anggaran dalam cadangan bendahara negara bisa digunakan jika negara situasi ekonomi dibutuhkan suatu tambahan,” ujar Sri.

Sri juga mengatakan, pada tahun 2024, sudah diekseskusi adalah bantuan pangan yang ada di bappanas itu 10kg untuk 6 bulan.