Epidemiolog Sebut PCR untuk Syarat Perjalanan Timbulkan Banyak Beban

Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman menilai, kebijakan tes Covid-19 menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi pelaku perjalanan menimbulkan banyak beban. Selain tidak efektif, syarat tes PCR menimbulkan masalah kualitas, mutu, dan keadilan.

"Terlalu dipaksakan PCR, kenapa enggak pakai rapid test antigen yang sedikit mengundang masalahnya tapi efektif?" ujarnya, Rabu (10/11).

Dicky mengatakan, penentuan batas tarif tertinggi tes PCR di Jawa dan Bali oleh Kementerian Kesehatan tidak mempertimbangkan situasi lapangan. Padahal, komponen biaya PCR setiap laboratorium berbeda-beda, baik milik swasta maupun pemerintah.

Komponen tersebut di antaranya harga reagen, barang habis pakai, jasa pelayanan, administrasi, overhead, dan lainnya.

"Kalau misalnya laboratorium punya pemerintah sudah enggak mikirin listrik, gaji pegawai. Tapi kalau swasta, dia gaji pegawai, gaji dokter, bayar listrik, sudah begitu nanti PCR-nya nyicil lagi," jelasnya.

"Mesin PCR sebagian kan masih dicicil, apa mau dilunasin sama pemerintah biar harganya sama? Kemudian bagaimana dengan gaji-gaji dokternya, apa mau dibebaskan dokternya, yang di swasta ini gimana. Terus komponen listrik gimana," sambungnya.

Ihwal harga reagan hanya Rp90.000, menurut dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung ini, tidak bisa mempengaruhi batas tarif tertinggi PCR. Sebab, PCR bukan hanya reagen, tapi didukung komponen lainnya.

Dia mendorong Kementerian Kesehatan mengatur dua batas harga reagen. Pertama, harga reagen dari produsen ke fasilitas kesehatan. Kedua, harga reagen dari fasilitas kesehatan ke masyarakat.

"Itu dua yang harus dikendalikan atau diatur," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir mengungkapkan, harga reagen PCR saat ini hanya sebesar Rp90.000 (tanpa PPN). Harga ini telah mengalami penurunan selama tiga kali, dari harga semula Rp325.000.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengapresiasi Bio Farma yang telah menurunkan harga reagen PCR menjadi Rp90.000.

"Kami menyambut baik hal ini tentunya. Ini akan semakin mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan PCR dengan harga murah," katanya kepada merdeka.com, Selasa (9/11).

Meski harga reagen sudah di bawah angka Rp100.000, Kementerian Kesehatan belum berencana mengevaluasi batas tarif tertinggi tes PCR. Saat ini, batas tarif tertinggi tes PCR di Jawa-Bali sebesar Rp275.000, sementara luar Jawa-Bali Rp300.000.

"Sementara ini belum (evaluasi batas tarif tertinggi tes PCR) karena masih pada range perhitungan kemarin," tegas Nadia.