Empat Terdakwa Dugaan Korupsi Pemanfaatan Aset Pemprov NTT di Labuan Bajo Divonis Bebas, Ini Alasan Hakim

Sidang pembacaan putusan kasus terdakwa, Thelma Bana, Direktur PT SIM Heri Pranyoto, Direktur PT SWI Lidya Sunaryo dan pemegang saham PT SIM Bahasili Papan ini digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, Rabu, (3/4) tadi malam.

Sidang dihadiri oleh para terdakwa didampingi penasehat hukumnya masing-masing, dari Thelma Bana ditemani tim kuasa hukumnya, Melkzon Beri, dan Melkianus Ndelmau.

Sedangkan tiga terdakwa lainnya, ditemani tim advokasi peduli dan selamatkan Pantai Pede, yang terdiri dari Yanto MP Ekon, Khresna Guntarto, dan Brigjen TNI (Purn) Jamaruba Silaban.

Brigjen TNI (Purn) Jamaruba Silaban yang merupakan kuasa hukum tiga terdakwa Heri Pranyoto, Lidya Sunaryo dan Bahasili Papan, mengatakan, putusan majelis hakim sangat tepat karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang telah tersaji di persidangan.

Dirinya menyebut, dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum (JPU) yakni para terdakwa melanggar permenkeu tentang sewa menyewa tidak bisa dibenarkan. Hal itu karena dalam Undang-Undang Tipikor mengatur perbuatan yang melawan hukum formil. 

"Buat apa capek-capek jaksa penyidik hingga JPU merangkai kasus ini seolah-olah ada kerugian negara yang pada akhirnya tidak terbukti sama sekali. Sungguh amat sia-sia keuangan negara dihabiskan aparaturnya sendiri dalam mengada-ngada sebuah kasus," protes Khresna Guntarto, Kamis (4/4).

Ia berharap agar kedepannya kasus-kasus yang dimensinya perdata terutama BGS tidak dikriminalisasi.