Emak-Emak Ini Tega Tipu Banyak Orang dengan Janji Bisa Kerja di Jepang
Pihak kepolisian Polres Jembrana, Bali, menangkap seorang perempuan berinisial FY (31). Dia yang melakukan kasus dugaan penipuan berkedok Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang.
Tersangka adalah seorang ibu rumah tangga (IRT) yang merupakan warga Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali.
Kapolres Jembrana, AKBP I Dewa Gde Juliana menjelaskan modus operandi tersangka FY mengaku memiliki agen untuk membantu pekerjaan ke Jepang dan korban yang melapor sebanyak 18 orang.
"Antara Agustus 2022 hingga Mei 2023, tersangka berhasil menggaet 35 korban. Namun, tidak ada satu pun yang benar-benar berangkat ke Jepang. Dari jumlah tersebut, hanya 18 korban yang melaporkan kejadian ini kepada kami."
Kata AKBP Juliana, di Mapolres Jembarana, Bali, Rabu (6/9).
@merdeka.com
Kasus ini berawal saat tersangka mengaku kepada para korban memiliki agen di Jepang yang bisa membantu memberangkatkan seseorang untuk bekerja ke Jepang dengan biaya murah hanya membayar biaya dokumen awal sebesar Rp5 juta.
Dia juga menjanjikan para calon pekerja akan mendapat dana talangan atau dana pinjaman dari perusahaan di Jepang yang akan memperkerjakan sampai sebesar Rp230 juta.
Kemudian bulan Juli 2022, seorang saksi berinisial IGS yang telah mengenal tersangka berminat agar anaknya bisa bekerja ke Jepang. Kemudian dia mengikuti program yang ditawarkan tersangka dan membayar sebesar Rp5 juta kepada tersangka.
Lalu, tersangka menyuruh IGS mencarikan kandidat atau calon PMI yang ikut program ke Jepang dengan biaya yang murah sebanyak 18 orang agar anaknya bisa cepat berangkat ke Jepang dan apabila bisa mencari kandidat akan diberikan imbalan masing-masing sebesar Rp2 juta untuk masing-masing kandidat PMI.
IGS tergiur. Dia mencari orang-orang yang berminat menjadi PMI bekerja di Jepang.
Usaha IGS membuahkan hasil. Rentang waktu Agustus 2022 sampai Mei 2023, saksi IGS mendapatkan 18 orang kandidat dan telah melakukan pembayaran kepada tersangka masing-masing sebesar Rp5 juta termasuk anak saksi IGS yang berinisial NPA.
"Namun setelah para (korban) tersebut melakukan pembayaran tidak ada mendapatkan pelatihan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh tersangka, serta tidak ada kejelasan kapan akan diberangkatkan bekerja ke Jepang dan yang telah membuat laporan polisi terkait dengan kejadian tersebut sebanyak 18 orang," kata AKBP Juliana
berita untuk kamu.
Lewat laporan para korban, akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menangkap dan menetapkan FY sebagai tersangka. Sementara, untuk barang bukti yang diamankan 18 lembar kwitansi pembayaran, 1 lembar surat pernyataan, 4 lembar print out rekening koran, 1 buah USB, dan 1 buah buku tabungan terkait kasus tersebut.
"Saya mengimbau kepada masyarakat Jembrana yang ingin bekerja di luar negeri untuk lebih berhati-hati dalam memilih agen dan selalu menanyakan izin yang diperluka," ujarnya.
Lewat tindakannya, tersangka FY (31) melanggar Pasal 11 atau Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 21, tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, tersangka juga bisa dijerat dengan Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang perlindungan tenaga kerja migran (PPMI) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.
- Moh. Kadafi
Atas transaksi tersebut, penyidik Kejati Jatim pun menemukan beberapa indikasi penyimpangan.
Baca SelengkapnyaSahat juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar.
Baca SelengkapnyaPendapatan yang dimaksud yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan dan berbagai tunjangan lainnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mengusulkan biaya haji di 2024 naik menjadi sekitar Rp105 juta.
Baca SelengkapnyaDestiana salah satu korban penipuan mengaku dimintai uang Rp5 juta dan dijanjikan kerja di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPolisi yang datang melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban ke kamar mayar rumah sakit untuk keperluan visum.
Baca SelengkapnyaSejumlah pegawai harian lepas di Jakarta mengeluhkan pendapatannya tak sesuai UMP DKI. Mereka hanya mendapat upah sebesar UMP tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDua tersangka merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengadaan gerobak di Kemendag.
Baca SelengkapnyaAdapun penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dengan mengulik keterangan dari 146 saksi.
Baca Selengkapnya