Merdeka.com - Kepala Penerangan (Kapen) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD Mayor Kav Christian Gordon Rambu menyatakan masih menunggu proses pemberian hukuman kepada Serda berinisial Z, berkaitan dengan komentar nyinyir sang istri dalam kasus penyerangan Menkopolhukam Wiranto.

Seperti diketahui, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa membeberkan adanya istri prajurit berkomentar nyinyir terkait penusukan terhadap Wiranto. Komentar itu kemudian viral di media sosial.

Ada dua anggota TNI AD yang diduga melanggar dan diberikan hukuman. Mereka adalah Kolonel HS dan Sersan Dua (Serda) Z.

Christian Gordon menyatakan bahwa Serda Z bertugas sebagai Bintara di Detasemen Kavaleri Berkuda (Denkavkud). Sebelumnya, yang bersangkutan bertugas di Batalyon Kavaleri 4 Kodam III Siliwangi. Serda Z baru lulusan kemarin, pasalnya, laporan masuk satuannya diterima pada awal Oktober.

"Iya, informasi mengenai hukuman kepada Serda Z sudah ada. Tapi, ini kan baru. Kami masih menunggu instruksi lanjutan terkait pemberian hukuman itu. Tunggu saja prosesnya ke depan seperti apa," ucap dia saat dihubungi, Jumat (11/10) malam.

Meski demikian, ia memastikan bahwa tidak akan ada pemecatan terhadap yang bersangkutan. "Tapi yang pasti begini, yang bersangkutan itu belum ada jabatan, sehingga posisinya ya tetap Bintara. Jadi bukan dipecat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Kasad Jenderal Andika Perkasa membeberkan adanya istri prajurit berkomentar nyinyir terkait penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto. Komentar itu kemudian viral di media sosial.

"Pertama kepada individu yang juga merupakan istri dari anggota TNI AD, yang pertama berinisial IPDL, dan yang kedua adalah LZ," kata Andika di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Diketahui IPDL merupakan istri dari Komandan Kodim Kendari, Kolonel HS. Sedangkan LZ istri dari Sersan Dua inisial Z yang bertugas di Detasemen Kavaleri Berkuda Bandung. Kedua wanita itu nantinya akan diarahkan ke peradilan umum. Mereka dianggap melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk posisi sang suami, kata Andika, Kolonel HS dan Sersan Dua Z dianggap telah memenuhi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yaitu Hukum Disiplin Militer.

"Konsekuensinya Kolonel HS sudah saya tandatangani surat perintah melepas dari jabatannya dan akan ditambah dengan hukuman disiplin militer berupa penahanan selama 14 hari. Penahanan ringan selama 14 hari," ujarnya.

"Begitu juga dengan Sersan Z, telah dilakukan surat perintah melepas dari jabatannya dan kemudian menjalani proses hukuman disiplin militer," tambahnya.