Cegah Dampak Geopolitik, Anggota DPR Sarankan Program Makan Siang Gratis Dipercepat

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai, realisasi program makan siang gratis perlu dipercepat.

Dia berharap, program makan siang gratis bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat yang berpotensi terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah.

Farhan mengatakan, ada dua sektor ekonomi yang akan terdampak langsung akibat ketegangan di Timur Tengah.

Yakni impor minyak dari Timur Tengah dan Afrika, serta ekspor komoditas Indonesia ke Timur Tengah dan Afrika.

Untuk mengatasi masalah di dalam negeri, menurut Farhan, pemerintah perlu menggenjot produksi batubara, lifting minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan BBM.

“Agar mengurangi disparitas impor BBM,” ujar Farhan.

Sedangkan dari sisi masyarakat, Farhan menilai, mau tidak mau harus mengetatkan konsumsi BBM, dengan cara mengurangi biaya perjalanan ke luar kota dan mengutamakan pembayaran cicilan kredit.

Dengan demikian akan membantu menjaga stabilitas sektor keuangan, walau akan memukul sektor pariwisata domestik.

Farhan juga mendorong pemerintah agar menggelontorkan BLT agar daya beli dan konsumsi masyarakat berpendapatan rendah tetap terjaga.

“Percepatan realisasi makan siang gratis karena akan menghemat biaya harian rumah tangga miskin. Pastikan Bulog bisa menyerap hasil panen beras dan jagung petani, pada saat bersamaan memastikan impor stok beras, gandum, dan kedelai terjaga sesuai kebutuhan,” kata Farhan.

Usai rapat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia terus mendorong de-eskalasi dan pengendalian diri di antara negara-negara yang terlibat konflik di Timur Tengah.

Retno sudah melakukan komunikasi intensif dengan para pemimpin dunia. "Dua hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung yang kita minta adalah menahan diri dan de-eskalasi," katanya.