Cegah banjir bandang, perbaikan hulu Sungai Cimanuk kian mendesak

Merdeka.com - Perbaikan kawasan hulu di daerah aliran Sungai Cimanuk Garut tak bisa ditawar lagi. Sebab sebaik apapun penanganan di kawasan hilir, kekhawatiran kembalinya banjir di kawasan tersebut bisa saja terjadi jika hulunya rusak.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Haryadi Wargadibrata mengatakan, Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga memerlukan kawasan hulu sungai yang baik.

"Untuk sungai misalnya, apa sih penyebabnya (bencana)? Mungkin di hulunya rusak, ada perlakukan yang kurang baik, atau budidaya kurang baik. Sehingga catchment area-nya enggak jalan, jadi larian airnya semakin tinggi," katanya, di Bandung, Rabu (5/10).

Disinggung masih adanya hujan dengan intensitas yang tinggi, menurutnya diperlukan kesiapsiagaan dari semua pihak. "Yang penting kitanya harus siap siaga. Ini akan terjadi angin besar, akan terjadi hujan tinggi. Seperti di Kota Bandung, ini kan drainase dibenahi, mudah-mudahan ke depan enggak akan banjir lagi di jalan," terangnya.

Status tanggap darurat di Garut kata dia, telah berakhir pascabanjir bandang pada 20 September kemarin. Untuk Sumedang, tambahnya, saat ini sedang dibahas apakah mengakhiri atau memperpanjang status darurat.

Saat ini, yang menjadi fokus perhatian adalah rehabilitasi untuk menormalkan kembali kehidupan masyarakat. "Bagaimana memperlakukan manusia yang terkena dampak agar siap untuk mengarungi kehidupan," katanya.

Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) ini, pihaknya bersama BPBD kabupaten melakukan penghitungan terhadap berbagai kerugian masyarakat untuk selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat.

"Kita ajukan ke pusat. Kita hanya sebatas menghitung, kita memfasilitasi kabupaten/kota," terangnya. Pendataan warga beserta kerugian harta bendanya menjadi dasar penyaluran dana dari pemerintah untuk proses RR ini.

"Menginventarisir, menghitung kerusakan. Nanti perlakuannya oleh kepala daerah setempat, baik lahannya, orangnya. Camat yang tahu, KK-nya berapa, KTP-nya berapa, benar atau tidak," ujarnya.

Masa RR ini, tambah dia, belum sampai pada tahap penggantian rumah oleh pemerintah sehingga pihaknya pun belum mengetahui total kerugian akibat bencana tersebut. "Bukan mempersulit, memang kondisinya seperti itu. Ada rumus (penghitungan), rumah panggung (dihitungnya) dipisah, rumah tembok dipisah," katanya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, hasil inventarisasi ini akan ditetapkan oleh bupati setempat untuk selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat. Ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan dana ganti rugi.

Adapun Pemerintah Provinsi Jabar, kata dia, telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 10 miliar, yakni Garut Rp 6,5 miliar dan Sumedang Rp 3,5 miliar. "Untuk hal-hal yang cepat, seperti untuk membeli alat-alat kesehatan rumah sakit, supaya segera pulih pelayanan kesehatannya," katanya.

Dia mengimbau, pada masyarakat agar tetap waspada mengingat kondisi cuaca yang masih seperti saat ini. "Harus waspada dengan bencana. Bagi masyarakat yang merasa ada pada kawasan rawan bencana, ketika ada gejala, ada kekhawatiran, bisa dipicu angin, cuaca, hujan, segera menyelamatkan diri," ungkapnya.