Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada Jumat (24/11).
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menyebut pihaknya bakal mengirim surat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait gugatan mantan Ketua MK Anwar Usman.
Palguna mengatakan, surat tersebut akan dilayangkan esok hari, Rabu (17/1). Surat tersebut telah dibahas dalam rapat MKMK pada hari ini, Selasa(16/1).
“Rapat hari ini kita diminta, bukan keterangan sih, diminta untuk menyampaikan sikap begitu lah oleh Pengadilan TUN, kaitan dengan gugatannya Pak Anwar Usman,” kata Palguna saat ditemui usai rapat di Gedung MK RI, Jakarta.
Kendati demikian, Palguna enggan memberitahu isi surat dimaksud karena tidak ingin mendahului pengadilan.
“Suratnya sudah dibuat, tapi isi suratnya itu tidak bisa saya sampaikan,” katanya.
Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada Jumat (24/11). Dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, perkara tersebut telah menyelesaikan pemeriksaan persiapan kelima.
Sebagaimana tertera pada halaman ‘Pemeriksaan Persiapan’ di laman resmi tersebut, PTUN Jakarta memang menjadwalkan agenda Sikap MKMK pada Rabu (17/1) pukul 10.00 WIB.
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo mengaku belum mendapat salinan gugatan dimaksud. Sebab itu, dia tidak mengetahui isi gugatan yang dilayangkan Anwar Usman.
“Belum mendapatkan, secara formal ya, salinan gugatan itu. Sehingga, apa sesungguhnya yang mau direspons secara kelembagaan?” kata Suhartoyo saat ditemui di Gedung MK RI, Jakarta, Rabu (10/1).
Menurut Suhartoyo, penetapan dirinya sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia pun menyebut gugatan Anwar Usman tidak mengganggu kesolidan hakim konstitusi dalam bekerja.
merdeka.com
Sementara itu, Anwar Usman saat ditemui di Gedung MK RI Jakarta, Rabu (10/1), enggan memberi tahu isi gugatan yang dia layangkan ke PTUN Jakarta. Namun, dia mengaku siap datang ke PTUN Jakarta jika nantinya dipanggil.
“Loh, saya kan warga negara yang paling taat asas, taat hukum, coba lihat,” kata Anwar Usman, dilansir dari Antara.
Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua baru MK menggantikan Anwar Usman yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh MKMK.
Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres.
Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta. Dia meminta pengangkatan Suhartoyo dinyatakan tidak sah.
Baca Selengkapnya
Putusan tersebut dibacakan dan diputus oleh I Dewa Gede Palguna di ruang sidang MKMK
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Arsul Sani juga tidak ikut PHPU Pileg untuk PPP.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, PTUN tidak bisa mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.
Baca Selengkapnya
MKMK memutuskan Anwar Usman menyalahi etik dan dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca Selengkapnya
Wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 ini pertama kali diusulkan Ganjar.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berulang tahun yang ke-77 hari ini
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini kasus dugaan pemerasan seret Firli Bahuri masih berada di meja penyidik
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi