Anggaran cuma Rp 100 triliun, bisakah TNI modernisasi alutsista?

Musibah jatuhnya pesawat Hercules C 130 milik TNI AU kembali menimbulkan pembahasan seputar anggaran TNI. Tahun 2015 ini, TNI mendapat anggaran Rp 96 triliun dan tahun depan pemerintah telah menaikkan anggaran di atas Rp 100 triliun. Sayangnya, lebih dari 50 persen anggaran itu habis untuk operasional dan anggaran rutin terutama gaji prajurit.Jangankan untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang nilainya mahal, untuk memelihara alutsista yang ada pun, TNI harus memilih untuk memprioritaskan anggaran.Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menyebut anggaran yang ada saat ini sangat jauh dari kata ideal guna melakukan modernisasi alutsista TNI. "Anggaran minimum itu Rp 300 triliun sedangkan anggaran tahun ini hanya Rp 102 triliun," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).Anggaran minimum tersebut, kata dia, hanya setengah dari jumlah ideal untuk melakukan modernisasi alutsista yang berjumlah Rp 600 triliun. Apalagi, dengan anggaran yang ada saat ini, sangat tidak mungkin anggaran langsung bisa melonjak 300 persen.Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin yang turut menyebut minimnya anggaran yang dimiliki oleh TNI. Apalagi, anggaran dari Kementerian Pertahanan harus dibagi ke Mabes TNI dan tiga matra TNI."Sekarang ini saja, untuk anggaran Menhan Rp 102 triliun. Sekitar 77,7 persen untuk TNI yang dibagi untuk empat bagian untuk mabes dan tiga matra," ucapnya.Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan akan menaikkan anggaran TNI hingga 200 persen dari jumlah yang ada saat ini. Syaratnya, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen."Saya pernah katakan, kalau pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen, anggaran untuk TNI bisa mencapai hampir Rp 210 triliun," ungkap Jokowi saat berkunjung ke Rumah Sakit Moh Ridwan Meuraksa Kodam Jaya, di Jalan Raya Taman Mini 1, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (13/5).

Sementara Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam kesempatan berbeda menjelaskan, anggaran di atas Rp 100 triliun tersebut akan diarahkan untuk membiayai program-program pada rencana strategis pemeliharaan dan perbaikan seluruh jenis alutsista. Termasuk pemeliharaan pesawat-pesawat milik TNI AU.Terkait perawatan Hercules, yang tergolong tua, dia berharap ke depan TNI dapat mengukur secara rinci jam terbang pesawat-pesawat tersebut. "Per item, per menit, per jam, per hari pakainya semua harus tercatat dengan baik. Ini memang perlu anggaran yang tidak sedikit, tapi harus seperti itu," ujarnya.Menilik besaran anggaran TNI yang selalu kurang, sebenarnya sejak tahun 2010, anggaran tahunan TNI melonjak dari 42,3 triliun menjadi Rp 95 triliun di 2015. Namun alokasi terbesar habis untuk anggaran rutin."Problemnya, kenaikan anggaran ini tidak berbanding lurus dengan kenaikan pos belanja pengadaan. Tren naik itu justru muncul di pos rutin yakni gaji dll. Pos pengadaan justru turun," kata pengamat pertahanan Anton Aliabbas dalam perbincangan dengan merdeka.com, Kamis (2/7).Kandidat doktor bidang pertahanan dan keamanan, Cranfield University, Inggris ini menilai, problem yang terjadi justru di pengelolaan anggaran sendiri. Kenaikan anggaran pertahanan yang tajam itu tidak serta merta langsung buat pos belanja alutsista jadi naik."Sepanjang gak ada solusi untuk penataan penggunaan dana pertahanan, maka ya posturnya akan seperti ini. Enggak heran jika kemudian anggaran perawatan untuk alutsista yang mahal sering kali kurang," imbuhnya.

Padahal, selain anggaran dari APBN tiap tahun, pemerintah telah membuat program minimum essential force (MEF) yang sifatnya multi years. Pemerintah melalui Bappenas sudah membuat program MEF 2010-2024 dengan rincian untuk pengadaan Rp 332 triliun dan pemeliharaan dan perawatan Rp 139,3 triliun. Total dana MEF ini mencapai Rp 471,3 triliun yang dibagi 3 tahap.Tahap 1 (2010-2014): Rp 156 T, tahap 2 (2015-2019) Rp 157,5 T, dan tahap 3 (2020-2024) Rp 157,5 T.Sayangnya, dana MEF ini, kata Anton, tidak serta merta mudah digunakan karena sifatnya multi years, pembahasan lebih kompleks lagi. "akibatnya daya serap anggaran MEF pun juga enggak maksimal," ujarnya.Anton memaparkan contoh beberapa target yang meleset dari program MEF tahap I seperti kapal untuk TNI AL baru terpenuhi 1 dari kebutuhan 15 unit. Untuk kapal perang sendiri dari butuh 25, baru tercapai 13 unit. Kemudian, untuk pesawat, TNI AL baru terpenuhi 1 dari kebutuhan 15,Hingga 2014, kata Anton, daya serap anggaran MEF yang diklaim Mabes TNI sudah tercapai 30 persen. "Tapi itu bukan berarti setiap item kebutuhan sudah tercapai 30 persen," tukasnya.Meski ada kejadian Hercules jatuh di Medan, ujar Anton, TNI tidak bisa serta merta mengubah alokasi anggaran MEF untuk membeli Hercules baru menggantikan yang sudah tua."Kalau kita omong soal MEF itu udah ada daftar belanjanya. Problemnya tidak sederhana seperti kita membeli pakaian, kita lihat, mau, ambil dan bayar. Prosesnya panjang karena harus melibatkan Kementerian Keuangan dan DPR lagi untuk pembahasannya," jelasnya.Saat ini, kata dia, yang penting untuk dipikirkan pemerintah adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan daya serap anggaran. Pada 2012 lalu misalnya, DPR pernah mengalokasikan dana optimalisasi alias dana tambahan Rp 467 miliar untuk pertahanan dan sudah disetujui. "Tapi justru di saat penggunaan dana tersebut malah terhambat karena Kemenkeu enggak mau mencairkan dana," ujarnya.

Kemudian, terkait soal perbaikan postur pemanfaatan dana pertahanan, sepanjang belum ada pembenahan yang berarti maka posturnya akan seperti ini terus. "Pos rutin akan melonjak terus dan ini memang problem klasik yang banyak terjadi di kementerian," kata Anton. Anton berharap, kementerian pertahanan dan Mabes TNI tidak lagi menggunakan pihak ketiga dalam pengadaan alutsista. "Selama ini, adanya keterlibatan pihak ketiga justru tidak membuat biaya menjadi lebih efisien. Dalam hal ini, presiden harus lebih tegas minta KPK terlibat. Dan satu lagi yang juga belum keliatan adalah soal quality assurance. Jadi barang yang dibeli itu memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan TNI sejak awal.""Masih butuh kerja keras untuk memodernisasi alutsista TNI," pungkas Anton.