Alasan Jokowi pangkas prosedur: Saya nggak mau korban gempa NTB merasa rumit
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah memutuskan memangkas 16 dari 17 syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan dana perbaikan rumah terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan adanya keputusan tersebut, praktis masyarakat hanya perlu memenuhi satu syarat saja untuk mendapatkan dana perbaikan rumah.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang evaluasi penanganan bencana alam di Tanah Air, Jokowi memerintahkan bawahannya untuk segera mencairkan dana perbaikan rumah bagi korban gempa Lombok.
"Satu prosedur saja yang harus kita ikuti agar di lapangan betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai uangnya sudah diberikan tapi tidak bisa dicairkan," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10).
Jokowi menekankan, dia akan terus memantau pelaksanaan pencairan dana perbaikan rumah untuk korban gempa di Lombok. Mayarakat harus dipastikan bisa menerima dana bantuan tersebut dengan cepat tanpa terkendala masalah prosedur.
"Saya enggak mau lagi melihat masyarakat merasa rumit, merasa berbelit-belit," kata dia.
Mantan Wali Kota Solo ini memastikan, pemangkasan 16 syarat pencairan dana perbaikan rumah korban gempa Lombok tidak mengesampingkan prinsip akuntabilitas keuangan.
"Satu prosedur tetapi dengan akuntabiltas yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan nanti," ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan, pemangkasan 16 syarat sengaja dilakukan untuk mempermudah warga Lombok yang ingin menerima dana perbaikan rumah akibat gempa.
"Syaratnya terlalu banyak. Ada 17 syarat, kalau dibukukan tebal. Mana mungkin masyarakat bisa menyelesaikan masalah itu," katanya di kantornya, Jakarta, Senin (15/10).
Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, dana bantuan bagi warga yang terdampak gempa Lombok belum bisa dicairkan karena petunjuk teknis dan petunjuk pelaksananya belum selesai. Padahal, Jokowi sudah menyerahkan rekening kepada 5.293 warga yang rumahnya rusak berat, masing-masing berisi dana Rp 50 juta, sejak Minggu (2/9) lalu.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaBagi-Bagi Bantuan Pangan di Tangsel, Jokowi Sebut Harga Beras Naik karena Perubahan Iklim
Jokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar
Sejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnya