Dari berbagai macam hitungan yang disusun oleh para ahli ekonomi, kesimpulannya sama: subsidi BBM harus dikurangi demi menyelamatkan perekonomian nasional ke depan. Para pengusaha juga tidak keberatan harga BBM naik. Mahasiswa yang biasanya kencang menentang rencana kenaikan BBM, tampak bersikap rasional. Rakyat juga memahami: lebih baik BBM naik daripada langka.Itulah suasana batin yang terjadi pada saat terjadi kelangkaan BBM bersubsidi pekan lalu. Ini sebetulnya momentum penting untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sehingga beban berat ABPN bisa dikurangi demi menjaga perekonomian nasional. Karena itu, hampir semua kalangan menyerukan agar Presiden SBY mengurangi subsidi BBM, alias menaikkan harga BBM bersubsidi.Namun presiden yang sedang dalam perjalanan di Pasifik dan Timor Leste tidak memanfaatkan momentum itu. Presiden tidak terpikir untuk menaikkan harga BBM dengan berbagai macam pertimbangan. Bahkan ketika presiden terpilih Joko Widodo pun meminta agar pemerintah mengurangi subsidi BBM, SBY bergeming. Untuk mengurangi kelangkaan, pemerintah memerintahkan Pertamina untuk kembali menyalurkan BBM secara penuh ke seluruh pom. Dalam hitungan hari, persediaan BBM bersubsidi di pom penuh kembali. Antrean panjang hilang, masyarakat pun tenang. Sebagaimana dijelaskan Pertamina, jika pihaknya menyalurkan secara penuh BBM bersubsidi ke seluruh pom, maka jatah BBM subsidi akan habis pada pertengahan November 2014 nanti. Itu artinya Jokowi-JK sebagai pemerintah baru, mau tidak mau harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Jika tidak, maka tidak ada ruang buat pemerintah baru untuk mengembangkan program-program kesejahteraan sosial.Pertanyaannya adalah, mengapa Presiden SBY tetap tidak mau menaikkan BBM bersubsidi meskipun momentumnya tepat pada saat suasana batin masyarakat bisa memahami kenaikan itu? Mengapa dia bersikukuh, bahwa kebijakan menaikkan BBM bersubsidi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan Jokowi-JK nanti?Hitung-hitungan ekonomi, jelas bukan alasan SBY. Demikian juga kalkulasi keamanan. Menurut saya, ini murni pertimbangan politik. Bukan juga politik kebangsaan, apalagi kerakyatan, tetapi lebih karena politik sebagai permainan kekuasaan.
Pertama, sikap SBY bisa ditafsirkan bentuk dendam politik terhadap PDIP, atau setidaknya mau memberi pelajaran kepada PDIP. Sebab, selama ini partai tersebut selalu mengkritisi pemerintahan SBY sepanjang 10 tahun. Bahkan ketika ditawari bergabung dalam koalisi pun, PDIP menolak. Yang tidak bisa dilupakan, PDIP selalu menolak setiap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang diusulkan SBY. Makanya tidak perlu heran, meski SBY tidak pernah menunjukkan raut muka "dendam" ke publik, para elit Partai Demokrat selalu mengingatkan, bahwa dulu PDIP selalu menolak rencana kenaikan BBM bersubsidi. Kedua, sikap SBY bisa juga diartikan memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah baru atas semua kebijakan strategis. Sebab, yang akan menanggung risiko dan mendapat manfaat atas kebijakan BBM ini adalah pemerintah baru. Maka dalam masa transisi, tidak pada tempatnya pemerintah mengambil kebijakan strategis.Jika memang itu alasannya, SBY mestinya bersikap sama terhadap isu-isu strategis lainnya. Misalnya, saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang ngotot untuk mengesahkan RUU Pilkada. Padahal substansi RUU ini berbeda dengan visi dan misi pemerintah baru. Demikian juga dengan beberapa RUU lain yang coba dikebut dalam semalam. Mengapa SBY tidak menghentikan juga?
Saya melihat, permainan politik yang ditunjukkan SBY di penghujung masa kekuasaan itu bersumbu dari garis politik yang diyakininya: pencitraan. Di satu pihak, SBY bisa menunjukkan bahwa dia adalah politisi konsisten, menghormati lawan, sekaligus pro rakyat kecil; di lain pihak, SBY juga bisa menunjukkan bahwa dia bukanlah sekadar politisi, melainkan seorang negarawan: tahu batas moral kapan bertindak.