Apa Itu Rohingya dan Penyebab Konfliknya, Perlu Diketahui

Kedatangan sejumlah besar pengungsi Rohingya ke Aceh telah menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia. Diketahui, sekitar 170 pengungsi Rohingnya tiba di Aceh, tepatnya pada 2 Desember 2023 lalu. Datangnya pengungsi Rohingya ke Indonesia ini tidak lain untuk mencari keamanan dari konflik yang tengah dihadapinya.

Selain menarik perhatian masyarakat Indonesia, kabar ini tentu menimbulkan perasaan prihatin. Di mana sejumlah orang masih belum mendapatkan hak kehidupan yang layak. Mulai dari hak tempat tinggal yang aman, hak untuk makan, hingga hak pendidikan untuk anak-anak.

Konflik masyarakat Rohingya ini sudah lama terjadi dan belum menemui titik terang. Namun, mungkin sebagian dari Anda masih asing dan bertanya-tanya apa itu Rohingya serta bagaimana asal usul konfliknya. Selain itu, perlu diketahui pula beberapa hal yang menjadi alasan Rohingya melarikan diri dari Myanmar.

Berikut, kami merangkum penjelasan apa itu Rohingnya, asal mula, dan alasannya, bisa Anda simak.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, etnis Rohingya telah menghadapi krisis kemanusiaan yang serius di Myanmar. Mereka telah menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan dari pemerintah dan mayoritas Buddhisme Rakhine.

Krisis kemanusiaan ini mencapai titik puncaknya pada tahun 2017, ketika pasukan keamanan Myanmar melancarkan serangan besar-besaran terhadap etnis Rohingya, memaksa ratusan ribu orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Hingga saat ini, krisis etnis Rohingya masih berlanjut, dengan banyaknya pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh dan kondisi yang masih sangat sulit di Myanmar.

Perlakuan terhadap etnis Rohingya telah menimbulkan kecaman internasional terhadap pemerintah Myanmar dan menimbulkan keprihatinan akan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.

Sejak zaman kolonial, etnis Rohingya telah mengalami diskriminasi dan penindasan dari pemerintahan kolonial Inggris maupun pemerintah Myanmar yang mayoritas beragama Budha.

Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar secara resmi menolak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis yang sah di negara tersebut, sehingga menyebabkan mereka kehilangan hak-hak kewarganegaraan dan menjadi orang tak diinginkan di negara mereka sendiri.

Konflik antar etnis di Myanmar, terutama dengan mayoritas Budha Rakhine, semakin memperburuk keberadaan etnis Rohingya. Pada tahun 2017, meningkatnya kekerasan militer terhadap etnis Rohingya mengakibatkan pencarian massal dan pembakaran desa-desa mereka, serta pengungsian ribuan orang Rohingya ke negara tetangga Bangladesh.

Sejarah panjang perjuangan etnis Rohingya ini menunjukkan bahwa mereka terus berjuang untuk diakui sebagai warga negara yang setara di Myanmar, namun hingga kini mereka masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan hak-hak dasar mereka.

Pemerintah Bangladesh telah berupaya untuk menangani masalah keamanan ini dengan meningkatkan patroli dan keamanan di sekitar kamp-kamp pengungsian. Mereka juga telah bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menangani masalah ini.

Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah turut campur tangan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Dengan adanya pemotongan ini, situasi krisis pangan di kamp-kamp pengungsi semakin memburuk.

Lebih dari 128.000 orang Rohingya tinggal di kamp-kamp di Rakhine, dan kurangnya sumber makanan menyebabkan banyak dari mereka mengalami kelaparan dan kekurangan gizi.

Hal ini juga berdampak buruk pada kesehatan mereka, terutama pada anak-anak dan lansia. Di tengah kondisi konflik dan ketegangan yang terus berlanjut, penanganan masalah krisis pangan menjadi semakin sulit.

Dengan kurangnya sumber makanan dan pemotongan jatah makanan yang dilakukan oleh Program Pangan Dunia, pengungsi Rohingya di Rakhine menghadapi tantangan yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Upaya mendesak diperlukan dari pihak internasional untuk memastikan akses makanan yang memadai bagi pengungsi Rohingya dan masyarakat yang terdampak konflik di Rakhine.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak mengakui status pengungsi Rohingya dan memperlakukan mereka sebagai pendatang ilegal.

Selain itu, akses pendidikan bagi pengungsi Rohingya juga sangat terbatas. Pemerintah Bangladesh melarang mereka untuk belajar di sekolah formal dan mengakses pendidikan tingkat lanjut.

Mereka hanya diperbolehkan untuk belajar di sekolah-sekolah yang dijalankan oleh organisasi bantuan atau lembaga swadaya masyarakat.

Alasan utama yang menjadi dasar larangan pekerjaan dan pendidikan yang layak bagi pengungsi Rohingya adalah adanya kekhawatiran akan integrasi mereka ke dalam masyarakat Bangladesh serta mempengaruhi dampak sosial dan ekonomi lokal.

Selain itu, pemerintah juga melarang pengungsi Rohingya untuk belajar bahasa Bengali agar tidak meresahkan masyarakat lokal dan mempermudah integrasi mereka ke dalam masyarakat Bangladesh.