Sandiaga Uno tampung semua usulan pemanfaatan pulau reklamasi
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Sandiaga Salaudin Uno menolak reklamasi. Namun terkait usulan penggunaan pulau yang sudah terlanjur terbentuk, dia akan menampung sebanyak mungkin usulan.
"Kita fokusnya audit lingkungannya dari segi aspek lingkungannya. Kajian lingkungan hidup, strategis dari pulau yang sempat terbangun dan pemanfaatannya buat publik," Ujar Sandiaga Uno di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7).
"Ide apapun termasuk pasar ikan adalah ide yang harus ditampung. Putusannya nanti setelah Oktober," tambahnya.
Di sisi lain terkait perhitungan dan penerapan kofisien Luas bangunan (KLB), Sandiaga berharap untuk dilakukan transparansi. "Mengenai KLB kita yakin sama-sama ingin bangun Jakarta, kita ingin yang transparan, dan kalau bisa KLB yang sekarang banyak ditanggapi sebagian kelompok masyarakat tidak terlalu terbuka, itu prinsipnya harus transparansi dan ada proses publik yang bisa ikut mengawasi, bisa juga lewat DPRD," bebernya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan reklamasi Pulau C dan D sudah jadi, dan sertifikat HPL atas nama Pemprov DKI.
"Jadi ini kan laut yang direklamasi swasta dan bukan oleh pemerintah, dan sertifikatnya atas nama pemerintah. Berarti Pemda DKI ada keuntungan," tambahnya.
Lebih jauh, terkait hak guna bangunan pada lahan reklamasi tersebut, menurut Saefullah, Pemprov akan mendapatkan banyak keuntungan, salah satunya dari pajak hotel. "Kemudian HGB nanti sesuai dengan kavling-kavling itu, DKI akan dapat kalau ada aktivitas hotel berati pajak hotel, pajak restoran," imbuhnya.
Saefullah juga mengungkapkan telah menghitung sebanyak 30 hektare lahan wilayah rekalmasi akan diperuntukkan bagi masyarakat setempat, khususnya para nelayan yang sempat tergusur.
"Dan nanti kita sudah hitung untuk kepentingan masyarakat kita ada sekitar 30 hektare, ini kan luas ini, ini bisa kita bikin dermaga untuk nelayan kita yang katanya kemarin tergusur," lanjut Saefullah.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaSurat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keluhan Pemudik di Merak: Kami Sudah Sabar Semalaman, Tapi Belum Juga Masuk Kapal
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaAPJAPI meminta kepada segenap pengelola bandara untuk menyediakan saluran pengaduan penumpang
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca Selengkapnya