Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sandiaga Uno tampung semua usulan pemanfaatan pulau reklamasi

Sandiaga Uno tampung semua usulan pemanfaatan pulau reklamasi Sandiaga usai acara buka bersama Wapres JK. ©2017 Merdeka.com/Supriatin

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Sandiaga Salaudin Uno menolak reklamasi. Namun terkait usulan penggunaan pulau yang sudah terlanjur terbentuk, dia akan menampung sebanyak mungkin usulan.

"Kita fokusnya audit lingkungannya dari segi aspek lingkungannya. Kajian lingkungan hidup, strategis dari pulau yang sempat terbangun dan pemanfaatannya buat publik," Ujar Sandiaga Uno di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7).

"Ide apapun termasuk pasar ikan adalah ide yang harus ditampung. Putusannya nanti setelah Oktober," tambahnya.

Di sisi lain terkait perhitungan dan penerapan kofisien Luas bangunan (KLB), Sandiaga berharap untuk dilakukan transparansi. "Mengenai KLB kita yakin sama-sama ingin bangun Jakarta, kita ingin yang transparan, dan kalau bisa KLB yang sekarang banyak ditanggapi sebagian kelompok masyarakat tidak terlalu terbuka, itu prinsipnya harus transparansi dan ada proses publik yang bisa ikut mengawasi, bisa juga lewat DPRD," bebernya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan reklamasi Pulau C dan D sudah jadi, dan sertifikat HPL atas nama Pemprov DKI.

"Jadi ini kan laut yang direklamasi swasta dan bukan oleh pemerintah, dan sertifikatnya atas nama pemerintah. Berarti Pemda DKI ada keuntungan," tambahnya.

Lebih jauh, terkait hak guna bangunan pada lahan reklamasi tersebut, menurut Saefullah, Pemprov akan mendapatkan banyak keuntungan, salah satunya dari pajak hotel. "Kemudian HGB nanti sesuai dengan kavling-kavling itu, DKI akan dapat kalau ada aktivitas hotel berati pajak hotel, pajak restoran," imbuhnya.

Saefullah juga mengungkapkan telah menghitung sebanyak 30 hektare lahan wilayah rekalmasi akan diperuntukkan bagi masyarakat setempat, khususnya para nelayan yang sempat tergusur.

"Dan nanti kita sudah hitung untuk kepentingan masyarakat kita ada sekitar 30 hektare, ini kan luas ini, ini bisa kita bikin dermaga untuk nelayan kita yang katanya kemarin tergusur," lanjut Saefullah.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Baca Selengkapnya
Pajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini
Pajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini

Surat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Keluhan Pemudik di Merak: Kami Sudah Sabar Semalaman, Tapi Belum Juga Masuk Kapal
Keluhan Pemudik di Merak: Kami Sudah Sabar Semalaman, Tapi Belum Juga Masuk Kapal

Keluhan Pemudik di Merak: Kami Sudah Sabar Semalaman, Tapi Belum Juga Masuk Kapal

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
APJAPI Minta Pengelola Bandara Buka Saluran Pengaduan untuk Memudahkan Perjalanan Mudik
APJAPI Minta Pengelola Bandara Buka Saluran Pengaduan untuk Memudahkan Perjalanan Mudik

APJAPI meminta kepada segenap pengelola bandara untuk menyediakan saluran pengaduan penumpang

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali

Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).

Baca Selengkapnya