Naikkan gaji PNS, Ahok ngaco

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI. Ahok berharap kenaikan gaji itu bisa mendorong produktivitas dan kualitas kerja PNS.

Kenaikan gaji tersebut nantinya akan melebihi gaji karyawan swasta. Pemprov DKI bertekad pada 2014 nanti akan fokus pada kesejahteraan PNS.

Jika sudah dinaikkan ada yang masih melakukan korupsi dan tidak bekerja maksimal, Ahok tak segan-segan memberikan sanksi. Sementara untuk 2013, Ahok akan fokus pada efisiensi anggaran.

Namun, keputusan tersebut dinilai tidak tepat. Sebab, menaikkan gaji (remunerasi) bukanlah hal yang utama untuk melakukan reformasi birokrasi.

"Ini suatu paradigma yang salah dalam reformasi birokrasi. Itu reformasi urut-urutannya keliru," ujar pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Hendri Saparini, saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (29/11).

Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah, memposisikan masing-masing PNS di tempat yang tepat. Hal itu agar mereka berada di posisi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

"Semestinya peletakan pegawai diperbaiki terlebih dahulu, bersihkan dulu, yang bagus-bagus dulu, kemudian yang tidak bagus ditingkatkan kinerjanya dengan ikut pelatihan-pelatihan, setelah itu dapat ditunjukkan baru dilakukan remunerasi," jelasnya.

Salah satu contohnya di bidang transportasi. Menurutnya, Ahok harus menempatkan PNS yang mengerti soal transportasi di bidang itu.

"Sehingga jelas job deskripsi," katanya.

Selanjutnya, Ahok harus membenahi mekanisme penerimaan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu harus dilakukan agar tak ada 'permainan' dalam penerimaan PNS.

"Bahwa yang disebut reformasi birokrasi, remunerasi tidak boleh diletakkan pada tahap awal, tetapi memilih orang-orang yang tepat," terangnya. (mdk/dan)