Jokowi janji hukum SKPD yang malas lapor keuangan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini selesai menyerahkan Laporan Keuangan tahun anggaran 2012, ke kantor BPK Provinsi DKI Jakarta. Dia berharap ke depan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak malas dan menunda-nunda menyerahkan laporan keuangan.
"Saya harap seluruh Dinas SKPD yang ada di Jakarta bisa selalu patuh pada masalah laporan keuangan, bagi saya tidak akan ada toleransi kalau ada yang sampai tidak patuh" tegas Jokowi di lokasi, Kamis (28/3).
Mengenai hasil laporan keuangan tahun ini, Jokowi tak ingin menebak. Sekadar diketahui, tahun lalu laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Hasilnya saya ya belum tahu, nanti bisa ditanyakan langsung sama Pak Blucer (Ketua BPK Perwakilan Provinsi Jakarta) kalau soal itu. Tugas saya kan hanya menyerahkan saja" tambah Jokowi sambil tersenyum.
Setelah melakukan penandatanganan penyerahan dokumen laporan keuangan bersama Blucer W Rajagukguk, Jokowi langsung meninggalkan Gedung BPK.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaJPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya