Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Belum disahkannya APBD-P 2015 DKI dinilai karena nuansa politis

Belum disahkannya APBD-P 2015 DKI dinilai karena nuansa politis Ahok dan Djarot ikut rapat DPRD DKI Jakarta. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - APBD Perubahan 2015 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum juga disahkan. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai, ada nuansa politik di balik belum disahkannya APBD Perubahan DKI 2015.

Dia melihat kisruh yang terjadi antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bukan karena keduanya, melainkan konflik antara Ahok dengan PDIP. Sebab, persetujuan terhadap APDBP bukan hanya lewat tanda tangan Ketua DPRD DKI, tapi juga Mendagri yang akan menyetujui bila Ketua DPRD sudah menekennya.

"Saya melihat, DPRD mendapat 'back up' (dukungan) dari PDIP," katanya dikutip dari Antara, Senin (12/10).

Menurut dia, ada pesan yang ingin disampaikan lewat kisruh ini, yakni Ahok akan kesulitan untuk menyerap anggaran. Dia menduga kisruh ini untuk menjegal Ahok maju dalam pemilihan gubernur DKI 2017.

"Jadi ingin memberi tahu pada pemilih, ini loh yang akan terjadi. Penyerapan anggaran akan terus rendah kalau Ahok terpilih lagi. Pesannya, jangan pilih lagi kalau tidak mau hal serupa terus terjadi," jelas Sanit.

Ahok sempat mempertanyakan sikap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang belum menandatangani Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2015, yang dinilai menghambat realisasi anggaran daerah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sudah membantah jika belum ditandatanganinya RAPBDP sebagai upaya menjegal Ahok pada Pilgub 2017.

"Kepemimpinan saya sekarang ini kan transparan dan serba terbuka. Kita ngomong yang realistis soal anggaran. Jadi kita enggak mau anggarannya mengada-ngada. Jangan malah nanti dibilang ada anggaran siluman. Makanya, kita ingin realistis juga," ujar Prasetyo.

Tak cuma itu, sampai hari, Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, juga belum ditandatangani Prasetyo Edi Marsudi. Ahok menduga lambatnya proses penandatanganan karena politikus PDIP itu ngambek padanya.

"Kamu tanya sama Pak Pras. Makanya kadang-kadang sama teman itu begitu, susah. Ini namanya teman ngambek," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (12/10).

Hal tersebut diketahui Ahok ketika dirinya menelepon Prasetyo. Saat di telepon, Ahok mengatakan bahwa Politisi PDIP tersebut sedang 'ngambek' pada Ahok.

"Saya telepon dia, dia cuma bilang bercanda 'Abis lu enggak pernah nyari gue, gue cariin lu enggak angkat-angkat teleponnya'," jelas Ahok.

Baca juga:

APBD-P DKI 2015 belum disahkan, Ahok geram dipingpong Kemendagri

Bantah Kemendagri, Ahok sebut ganti SKPD agar penyerapan maksimal

Penyerapan anggaran rendah, DPRD sebut Ahok gagal kelola APBD

Wagub Djarot tegaskan anggaran KUA-PPAS 2016 harus terperinci

DPRD DKI koreksi anggaran Rusun biar tak tumpang tindih (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP