DPRD DKI koreksi anggaran Rusun biar tak tumpang tindih

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman mengkritik bangunan Rusun yang ada di Jakarta. Dia menilai lahan yang sudah dibeli Pemprov DKI diperuntukkan buat Rusun masih banyak terbengkalai.

"Kita menginginkan agar pembangunan rusun itu tidak lagi di bawah delapan lantai. Minimal 15 lantai atau lebih, kebutuhan lahan di Jakarta kan sangat susah sekali. Kita minta mereka tidak lagi melakukan pembebasan lahan. Karena lahan-lahan yang sudah ada saja mereka belum bangun. Itu yang paling penting," kritik Prabowo saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/9).

Selain itu Prabowo juga merasa aneh dengan penanggung jawab perawatan rumah susun tidak sesuai bidangnya.

"Nah soal perawatan Rusun juga lucu, perawatan rusun yang harusnya dilaksanakan unit pengelola, ini dilakukan oleh bidang, mana bisa bidang tahu. Masa unit pengelolanya jadi administratif semua. Itu yang akan kita koreksi nanti," tuturnya.

Begitu pun dengan mekanisme anggaran Rusun, politikus Partai Gerindra ini mengatakan anggaran pengelolaan Rusun perlu dikaji ulang dan belum efektif.

"Di dinas perumahan ini banyak item-item pekerjaan mereka yang bersinggungan dengan dinas lain, kemudian yang lucu lagi penganggaran mereka, antara perencanaan dan pengawasan itu nilainya hampir separuh dari nilai fisiknya. Itu juga lucu," kelakar Prabowo.

Agar tidak terjadi tumpang tindih soal penganggaran, politikus Gerindra ini janji akan mengoreksi anggaran Rusun.

"Makanya nanti kita akan coret-coret. Saat kita bertemu dinas pertamanan akan kami tanyakan juga itu, ya akan kita koreksi lagi. Contohnya, seperti biaya-biaya diklat itu banyak, biaya kerohanian juga, nanti kita bahas di komisi akan kami koreksi semua. Untuk saat ini kebijakannya dulu kami akan lihat," tutupnya.