Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum berencana membahas kontribusi tambahan yang diwajibkan untuk para pengembang di Pulau Reklamasi. Fokusnya saat ini menyelesaikan permasalahan bangunan yang sudah terlanjur didirikan di sana.

"Kita belum sampai ke sana. Sekarang belum ada pembahasan itu. Saat ini saya perlu jelaskan, kita bereskan PR (pekerjaan rumah) yang muncul sebelum kami bertugas, bangunan yang ada itu dibangun sebelum kita bertugas dan itu yang sedang kita selesaikan," tutur Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (25/6).

Dia menjelaskan, salah satu penyelesaian masalah bangunan di Pulau Reklamasi melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkannya. Anies menegaskan, IMB hanya untuk bangunan yang sudah terlanjur dibangun. Sedangkan bangunan yang belum sempat dibangun tidak boleh dikerjakan dan tidak mendapat IMB.

"Saat itu (era Ahok) belum ada HPL (Hak Pengelolaan Lahan). Lahan milik siapa itu belum ada, makanya belum ada IMB. harus ada HPL, setelah ada HGB (Hak Guna Bangunan), harus ada HGB. HGB disusun berdasarkan Pergub 206 (Tahun 2016). Kalau tidak ada Pergub 206, tidak bisa disusun HGB,” jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, di era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, DKI Jakarta mewajibkan pengembang membayar kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, pembahasan itu terhenti di tingkat DPRD DKI sehingga tidak sempat diterbitkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Padahal, Ahok memperkirakan DKI Jakarta bisa meraup hingga Rp100 triliun per tahun melalui uang kontribusi tersebut.

Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat