YLKI Catat Kasus Meikarta Menjadi Aduan Terbanyak di Sektor Perumahan
Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat total pengaduan masalah perumahan sepanjang 2019 sebanyak 14,4 persen dari total keseluruhan pengaduan. Dari total aduan 14,4 persen tersebut, terbesar adalah kasus Meikarta.
Staf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo mengatakan, aduan terhadap Meikarta menjadi puncak tertinggi yakni berada di 7,4 persen dari sekian banyak properti lain. Dengan rata-rata konsumen menanyakan nasip pembangunan yang mangkrak.
"Ketika pembangunan mangkrak refund (pengembalian dana) dipersulit banyak diadukan kepada YLKI," kata dia di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/1).
Berdasarkan aduan diterima YLKI, kebanyakan konsumen meminta pengembalian dana yang sudah dibayarkan. Di mana, konsumen sendiri sudah mengajukan refund sejak 12 Juli 2018 lalu namun hingga hari ini belum disetujui oleh pihak Meikarta.
"Konsumen telah mengajukan refund setahun lalu tapi sampai sekarang belum di acc," kata dia.
Untuk meminimalisir kasus tersebut, pihaknya mendorong adanya Peraturan Menteri (Permen) tentang Perjanjian Peningkatan Jual Beli (PPJB) diperluas. Sehingga perlindungan konsumen di komoditas perumahan dapat diatasi.
YLKI Terima 1.871 Aduan Sepanjang 2019, Terbanyak Soal Perbankan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat total pengaduan sepanjang 2019 mencapai sebanyak 1.871. Adapun dari total pengaduan tersebut sebanyak 1.308 dilakukan secara berkelompok atau kolektif dan sisanya 563 dilakukan secara individu.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan dari total sebanyak 1871 pengaduan individu terbanyak masuk perihal perbankan yakni mencapai 106 kasus. Kemudian disusul dengan pinjaman online sebanyak 96 kasus.
Di samping itu, jenis pengaduan lain datang dari sektor perumahan mencapai 81 kasus. Ada juga belanja online 34 kasus, leasing 32 kasus, dan transportasi 26 kasus.
"Pengaduan konsumen produk jasa finansial akan sangat dominan, yakni 46,9 persen yang meliputi 5 komoditas yakni, bank, uang elektronik, asuransi, easing, dan pinjaman online," katanya dalam konferensi pers di Kantor YLKI, Jakarta, Selasa (14/1).
YLKI Soroti Fungsi Pengawasan OJK
Tulus menyebut dengan banyaknya total pengaduan yang rata-rata adalah produk jasa finansial, maka peran pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berfungsi secara optimal. Apalagi, sepanjang tujuh tahun terakhir pengaduan di sektor finansial ini masih menjadi tertinggi.
"Masih maraknya pengaduan produk jasa finansial tersebut menjadi indikator bahwa OJK belum melakukan pengawasan yang sungguh sungguh pada operator," jelas dia.
Pihaknya menduga masih lemahnya pengawasan OJK terhadap industri finansial, dikarenakan OJK tidak mempunyai kemerdekaan finansial dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Literasi finansial konsumen di bidang jasa keuangan juga masih rendah, sehingga tidak memahami secara detil apa yang diperjanjikan atau hal hal teknis dalam produk jasa finansial tersebut," jelas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaAda bangunan megah nan mewah di perkampungan Madura. Bangunan berlantai dua itu menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bukan tanpa alasan, baru-baru ini keduanya memamerkan rumah mewah mereka yang bernilai miliaran rupiah, sangat berbeda dari rumah mereka sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi Karya Sumadi mengakui 3 lokasi arus mudik lebaran menjadi yang paling menantang untuk diselesaikan.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaDermaga eksekutif menjadi pilihan bagi pemudik perjalan kaki, karena akses yang cukup dekat dari terminal terpadu Merak.
Baca Selengkapnya