Wapres Ma'ruf Amin Sebut Draf RUU Pemindahan Ibu Kota Diberikan 2020

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berencana menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota kepada DPR RI pada 2020 mendatang. Rencananya, ibu kota akan pindah dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Ya diharapkan awal 2020 sudah bisa kepengennya bisa. Kita lihat nanti," ungkap Ma'ruf di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (20/11).

Dia mengatakan, pembahasan soal aturan pemindahan ibu kota masih berada di Bappenas. Mulai dari perizinan lahan hingga nama ibu kota tersebut.

"Ya sekarang lagi dibahas ditingkat Bappenas. Lagi dikoordinasikan di tingkat Bappenas, apa yang harus dipersiapkan, kapan dimulai, lahannya kemudian namanya pun sedang disayembarakan namanya apa ibu kota ini kan," ungkap Ma'ruf.

Akhir Tahun Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota Dibentuk

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut bahwa pemerintah akan membentuk Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Rencananya, pembentukan BO dilakukan bulan Desember 2019.

"Badan otorita mungkin paling enggak bulan depan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/11).

Suharso belum mau membocorkan calon kepala BO tersebut. Dia hanya menegaskan penentuan kepala BO harus seizin Presiden Joko Widodo. "Ya nanti dibicarakan bersama Presiden," kata dia.

Plt Ketua Umum PPP ini menjelaskan, pembentukan BO akan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, tidak perlu dibuat Undang-undang baru yang mengatur tentang Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

"Nggak Perlu Undang-undang, Perpres aja," ucapnya.