Wagub Uu: Meski Dekat Jakarta, Kue Pembangunan Tak Berhenti di Jawa Barat

Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, banyak proyek nasional di Jawa Barat yang belum diselesaikan. Di antaranya pembangunan tol Cileunyi Garut dan Tasikmalaya (Cigatas), proyek tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan pembangunan bendungan Leuwi Keris yang proyeknya belum selesai.

"Proyek Cigatas belum selesai, Cisumdawu belum selesai dan Leuwi Keris juga belum selesai," kata UU dalam Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/12).

UU menjelaskan, Jawa Barat sebagai provinsi penyangga ibukota memberikan sumbangsih yang dominan. Sudah banyak pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Barat, mulai dari tol layang hingga proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Namun, sebagai daerah penyangga, tidak berarti kue pembangunan juga banyak dinikmati pemerintah Jawa Barat. Bahkan berbagai proyek strategis nasional tidak ada berhenti di tatar sunda.

"Meskipun dekat dengan ibukota tapi tidak menjamin kue pembangunan berlimpah ke Jawa Barat, kadang terlewati, lewat terus tidak berhenti di Jawa Barat," tutur Uu.

Menurutnya pemerintah pusat banyak memiliki program skala nasional. Namun proyek tersebut tidak di Jawa Barat. Padahal Jawa Barat memiliki jumlah penduduk dan penyumbang terbesar terhadap ekonomi nasional.

"Jabar ini penyumbang ekonomi besar, industri besar banyak di Jabar, ekspor juga banyak dari Jabar. Tapi ya mungkin ini nasib dari Jawa Barat," kata dia.

Meski begitu, Uu mengatakan pelaku UMKM di Jawa Barat memiliki ketahanan yang kuat dalam melawan krisis pandemi. Sebanyak 7 juta pelaku usaha di di Jawa Barat sudah bertumbuh dan menggeliat kembali. Termasuk siap menerima kebijakan pemerintah terkait perpajakan.

"UMKM di Jabar sudah menggeliat mengalahkan penguasa lain, 7 juta UMKM ini siap menerima kebijakan pemerintah," kata Uu.

Menteri Sri Mulyani Minta Jabar Kumpulkan Lebih Banyak Pajak

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Jawa Barat sebagai penyangga ekonomi ibukota. Jumlah penduduk masyarakat Jabar juga terbesar dan masing-masing telah merasakan manfaat dari pajak yang dipungut.

"Setiap Rupiah yang dipungut telah dikembalikan lagi ke masyarakat, melalui daerah dengan dana transfer daerah," kata Menteri Sri Mulyani dalam acara yang sama.

Menteri Sri Mulyani mengatakan bila Pemerintah Jawa Barat merasa kurang banyak menerima hasil pungutan pajak tersebut, artinya pendapatan pajak daerah perlu ditingkatkan. Sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih besar.

"Pak Uu bilang tadi kurang banyak terimanya, berarti harus lebih banyak lagi pajak yang kita kumpulkan," kata dia.

Menteri Sri Mulyani mengatakan DAU yang ditransfer bertujuan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dimanapun masyarakat berada. Pembangunan daerah dilakukan agar tidak ada lagi ketimpangan vertikal dan horizontal.

"Ini semua bisa dilakukan kalau penerimaan pajaknya kuat dan dirasakan manfaatnya sama masyarakat," kata dia mengakhiri.