Volume Penjualan Naik, Pemerintah Beri Sinyal Bursa Kripto Segera Diluncurkan

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memberikan izin bagi 226 jenis kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga memastikan, tidak lama lagi bursa kripto akan diluncurkan. Hal ini seiring dengan peningkatan volume perdagangan kripto di Indonesia yang semakin besar.

"Tidak lama lagi. Mohon doa dan dukungannya ya" katanya, Kamis (22/4).

Dia mengatakan, sejauh ini beberapa tahapan pendirian bursa sudah selesai. "Banyak yang harus dipersiapkan, jadi jelas ingin cepat mengingat perkembangan yang demikian pesat, tapi tentu harus ada persiapan yang matang supaya tujuan pendirian bursa tercapai," imbuhnya.

Adapun tujuan pendirian bursa adalah menjamin perlindungan bagi pelaku, memberikan kepastian hukum dan jaminan transaksi yang lebih jelas. Untuk itu bursa yang akan berdiri nanti diharapkan punya kepasitas yang bagus untuk mewadahi kepentingan seluruh pengguna dan stakeholder sekaligus menangkap perkembangan dunia kripto sendiri.

Dia memahami, penggunaan kripto makin beragam. Namun di Indonesia kripto masih dianggap sebagai komoditi dan tidak bisa digunakan sebagai mata uang atau transaksi. Sebab Indonesia hanya mengenai rupiah sebagai mata uang sah untuk pembayaran. Meskipun demikian, pelaku usaha mengapresiasi langkah cepat Kemendag khususnya Bappebti yang bergerak cepat merespon tuntutan pendirian bursa.

Jerry mengakui, pembahasan pendirian bursa sudah dilakukan bersama Bappebti sejak lebih dari setahun yang lalu. Di mana ada beberapa jenis bursa yang bisa didirikan menurut Jerry. Pertama adalah bursa tersendiri yang fokus kepada kripto meskipun tidak sebatas memperdagangkan kripto. Kedua, memanfaatkan bursa komoditi yang sudah ada yaitu BBJ dan ICDX.

"Masing-masing ada keunggulan dan kelebihannya. Yang jelas menurut perundang-undangan keduanya dimungkinkan. Pilihannya kembali kepada pelaku usaha apakah mau pilih yang pertama atau kedua," jelasnya.

Meskipun demikian, dia mengatakan bahwa aturan komoditas kripto harus dibuat dengan teliti dan melihat konteks yang ada, termasuk karakter dari kripto itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari nilai yang semakin membesar, saat ini bisa mencapai Rp70 triliun, dan volatilitas yang sangat besar.