Terdampak Corona, Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 48 Persen
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi penyerapan anggaran per 30 Agustus 2020 baru mencapai 48,13 persen atau Rp41,17 triliun dari total pagu TA 2020 Rp83,97 triliun. Sementara, progres fisik baru 48,15 persen.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, berbagai perubahan pagu akibat pandemi Covid-19 pada triwulan pertama tahun ini turut mempengaruhi proses penyerapan anggaran. Mengingat perubahan pagu anggaran terjadi lebih dari satu kali.
"Semula pagu anggaran PUPR tahun 2020 mencapai Rp120,21 triliun. Namun, karena Covid-19 ada refocusing anggaran hingga Rp44,58 triliun. Maka per 30 Agustus realisasi anggaran baru mencapai 48,13 persen," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen, Senin (31/8).
Lanjutnya, tak berselang lama kementeriannya mendapatkan alokasi tambahan senilai Rp8,39 triliun. Tambahan dana tersebut digunakan untuk peluncuran PHLN dan percepatan SBSN.
Terakhir, melalui Surat Kementerian Keuangan No S-91/MK.2/2020 dan No S-205/MK.2/2020, Kementerian PUPR kembali memperoleh anggaran Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka bagi 175.000 unit rumah dengan alokasi sebesar Rp1,5 triliun bersumber dari BA. BUN 999.07.
"Sehingga total pagu anggaran tahun ini mencapai Rp83,97triliun," imbuhnya.
Langkap Mempercepat Penyerapan Anggaran
Menteri Basuki menyebut, ada lima langkah yang telah dipersiapkan kementeriannya untuk percepatan realisasi anggaran tahun ini. Pertama, mempercepat pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) di sejumlah daerah.
Kedua, melakukan revisi DIPA untuk pemanfaatan anggaran yang berpotensi tidak terserap. Ketiga, mempercepat pemanfaatan sisa lelang untuk program prioritas.
Kemudian, mempercepat belanja pencegahan Covid-19. Dan kelima, memastikan pelaksanaan berbagai pekerjaan seusai target yabg telah ditetapkan. "Begitupun untuk PKT kita juga evaluasi pelaksanaannya agar tepat sasaran," tegasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah meminta Polri untuk bersiap dengan menghadirkan banyak petugas.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan merespons pernyataan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang membawa narasi perubahan.
Baca SelengkapnyaKorlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengaku optimis menang di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIni dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnya