Telepon Menpan Azwar, Jokowi Singgung Nasib Ribuan Tenaga Honorer

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya kerap ditanya oleh instansi pemerintah daerah soal nasib tenaga honorer yang masih banyak di kabupaten/kota. Dia pun bertanya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas terkait kepastian itu.

"Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok. Tapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik karena masih ada di provinsi ribuan (honorer), di kab/kota ratusan, itu juga angka angka yang perlu kita pikirkan bersama," kata Jokowi, Kamis (23/2).

Jokowi lantas bercerita pengalamannya saat jadi Walikota Solo dalam menangani tenaga honorer di pemerintah. Namun, dia heran kenapa jumlahnya bisa muncul lagi sampai ribuan.

"Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengah. Tadi pagi saya minta ke Menpan RB, dan tolong kalau nanti sudah diputuskan bisa kita laksanakan bersama," pinta Jokowi.

Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga telah buka suara soal nasib tenaga honorer di pemerintahan yang akan dihapus pada November 2023 mendatang. Menurut dia, pemerintah tengah menyiapkan berbagai pilihan terkait kepastian masa depan honorer. Namun, Anas belum bisa menyebut secara rinci apa saja opsi tersebut.

"Kita menyiapkan sudah beberapa opsi. Ada empat opsi yang sedang kita siapkan. Pada waktunya kalau sudah matang nanti akan kami sampaikan," ujar Menpan RB Anas saat ditanyai seputar nasib tenaga honorer seusai Closing Ceremony ASN Culture Fest 2023 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1).

Anas menyampaikan, Kementerian PANRB sudah menghimpun banyak masukan dari rekan-rekan non-ASN, anggota DPR, hingga kepala daerah semisal gubernur, bupati dan walikota.

"Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan asosiasi kepala daerah, dan kami juga sudah menerima asosiasi dari teman-teman yang tergabung di dalam nakes," ungkapnya.

Secara aturan, dia tak memungkiri jika secara kebijakan penghapusan tenaga honorer memang akan terjadi. Namun, dia masih mencari opsi terbaik untuk jalan keluarnya nanti. "Memang aturannya 5 tahun lalu meminta supaya diakhiri di November 2023. Setelah mendengar dari berbagai pihak, sedang kita kaji opsi-opsinya. Kita sedang cari opsi yang terbaik," kata Anas.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com