Tantangan Presiden Jokowi melindungi kekayaan Natuna dari China

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo, dalam wawancaranya dengan Surat Kabar Jepang, Yomiuri Shimbun, mengkritik pemerintah China yang memasukkan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian wilayahnya. Jokowi menilai China perlu hati-hati menentukan peta perbatasan lautnya.

"Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun," kata presiden.

Sejumlah kalangan menilai sikap inilah yang dibutuhkan dari seorang Jokowi. Maklum saja, Natuna merupakan daerah yang memiliki luas sekitar 141.901 Km2 ini menyimpan cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia. Maka merupakan suatu kerugian jika Indonesia kehilangan wilayah ini.

Pemerintah mencatat potensi gas recoverable atau yang bisa diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Total, jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut.

Itu baru dari sisi volume, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp 6.000 triliun. Angka ini didapat dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75 per barel dan kurs Rp 10.000 per USD. Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang hanya sekitar Rp 1.700 triliun.

Ketua Energi Watch Ferdinand Hutahaen menilai dalam situasi seperti ini pemerintah harus bisa konsisten mengambil sikap tegas terhadap China.

"Dibutuhkan sosok Jokowi yang bisa memainkan perannya dengan melakukan kompromi dengan China. Harga mati seluruh yang masuk di Indonesia tidak boleh diklaim oleh pihak siapapun," ungkapnya.

Namun sayangnya, wibawa Jokowi dinilai kurang mumpuni lantaran Indonesia tersandera China. Mengapa?