Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), baru-baru ini menyampaikan pernyataan penting. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah fondasi utama bagi transisi energi dan ekonomi hijau di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam ajang PYC International Energy Conference 2025 yang berlangsung di Jakarta pada hari Sabtu.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menguraikan visi masa depan yang harus bertumpu pada infrastruktur. Infrastruktur ini tidak hanya harus tangguh dan efisien, tetapi juga rendah karbon, tahan iklim, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat serta menjadi pilar utama dalam pergeseran menuju ekonomi hijau yang lebih baik.
Namun, visi besar ini juga diiringi oleh sejumlah tantangan mendesak yang perlu segera diatasi. Meskipun 99,83 persen penduduk Indonesia sudah memiliki akses listrik, kualitasnya masih belum merata di berbagai daerah. Selain itu, pangsa energi terbarukan Indonesia pada tahun 2024 baru mencapai 14 persen, jauh dari target 23 persen yang ditetapkan untuk tahun 2025.
Advertisement
Advertisement
Tantangan Transisi Energi dan Kualitas Listrik
Menko AHY menyoroti bahwa target ambisius Indonesia dalam transisi energi masih menghadapi rintangan signifikan. Pada tahun 2024, pangsa energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 14 persen. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 23 persen yang ingin dicapai pada tahun 2025. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya lebih keras dalam pengembangan sektor energi bersih.
Selain itu, meskipun akses listrik telah mencapai 99,83 persen penduduk, kualitas layanan masih menjadi perhatian. Banyak rumah tangga masih mengalami pemadaman listrik yang berlangsung lebih dari lima jam setiap tahun. Gangguan layanan ini berdampak pada produktivitas dan kenyamanan masyarakat di berbagai wilayah.
Produktivitas listrik di Indonesia juga masih tergolong rendah, hanya berkontribusi kurang dari 2 persen terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor kelistrikan belum sepenuhnya optimal dalam mendorong perekonomian. Di sisi lain, subsidi energi yang besar terus memberikan tekanan signifikan pada anggaran nasional, memerlukan solusi yang berkelanjutan.
Advertisement
AHY menegaskan bahwa transisi energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak. Ini adalah keharusan ekonomi, sosial, dan geopolitik yang harus segera diwujudkan. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan mempercepat pencapaian target energi nasional.
Advertisement
Arsitektur Keuangan Baru dan RPJMN 2025-2029
Menko AHY mengakui bahwa aspek pendanaan untuk transisi energi saat ini sangat menantang. Oleh karena itu, diperlukan perpaduan instrumen keuangan yang strategis untuk mendukung inisiatif ini. Indonesia membutuhkan arsitektur keuangan baru yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi kenyataan yang dapat diinvestasikan secara konkret.
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam rencana ini, keberlanjutan ditempatkan sebagai inti dari seluruh perencanaan infrastruktur dan investasi publik. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Sejumlah kemajuan signifikan telah dicapai di berbagai sektor pembangunan infrastruktur. Ini mencakup sektor transportasi yang semakin terintegrasi, pengembangan maritim, hingga pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Kemajuan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mewujudkan visi infrastruktur yang inklusif dan ramah lingkungan.
Advertisement
AHY menekankan bahwa pendekatan terpadu ini menegaskan prinsip penting bahwa transisi energi dan infrastruktur berkelanjutan harus berkembang bersama. Keduanya harus saling memperkuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi tidak mengikis lingkungan, melainkan justru melestarikannya.
Sumber: AntaraNews