Swasta siap ambil sebagian porsi pembangkit kewajiban PLN di proyek 35.000 MW

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini menyoroti Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Ada dugaan keuangan perseroan sedang sulit karena besarnya pembayaran pokok dan bunga pinjaman ke depan sehingga target program 35.000 MW perlu direvisi.

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI) menyatakan siap memperbesar porsi investasi untuk mempercepat pembangunan kelistrikan nasional dalam program 35.000 MW.

"Sebagai mitra strategis, kita siap mengambil peran lebih besar untuk membantu PLN mempercepat pembangunan kelistrikan nasional, utamanya di program 35.000 MW," ujar Ketua Harian APLSI, Arthur Simatupang, di Jakarta, Sabtu (30/9).

Dia mengatakan, meski ada peringatan dari Kemenkeu soal utang, asosiasi siap berada di belakang PLN memikul beban investasi ke depan. "Justru APLSI sebagai mitra strategis, siap membantu PLN disaat kesulitan seperti saat ini. Kita paham situasi PLN, dan peran swasta justru dibutuhkan saat-saat PLN menghadapi tantangan sekarang ini," ujar Arthur.

Sejalan dengan Arthur, Sekjen APLSI Priamanaya Djan menyatakan, pihak swasta siap memperbesar porto folio investasi di kelistrikan nasional guna membantu PLN dalam memikul beban investasi di program 35.000 MW. Pria mengatakan, investasi di program 35.000 MW memang sangat besar dan akan sangat membebani jika dipikul sendiri oleh PLN.

"Perusahaan tentu akan memperbesar utangnya," ujar Pria.

Saat ini, beban utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299 triliun. Pria mengatakan, beban investasi di program 35.000 MW memang sangat berat yakni sekitar Rp 1.100 triliun. Sebab itu, swasta diharapkan dapat menggarap 80 persen, sisanya 20 persen oleh PLN.

"Saya kira swasta memang harus siap membantu PLN. APLSI sebagai mitra siap bermitra, termasuk yang berkapasitas kecil dan energi baru terbarukan," papar Pria.

Dia mengingatkan, tanggung jawab penyediaan listrik nasional tak boleh hanya dipikul sendiri oleh PLN. Sebab itu, peran swasta harus diperkuat. Sebab permintaan listrik tiap tahun tidak sebanding dengan pasokan listrik.

"Setiap tahunnya, untuk menopang pertumbuhan ekonomi 5-7 persen, dibutuhkan tambahan listrik baru sekitar 6.000-7000 MW. Kita baru bisa siapkan 3.000 MW. PLN harus kita bantu ke depan," papar Pria.