Survei: Hampir 90 Persen Kepala Desa Tolak Kedatangan Pemudik Tahun Ini

Merdeka.com - Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) melakukan Hasil Polling tentang Mudik Lebaran 2020 kepada kepala desa di Indonesia.

"Ternyata 89,75 persen hampir mutlak kepala desa tidak setuju warganya mudik pada saat ini. Hanya 10,-25 yang menyetujui mudik. Aspirasi kepala desa perlu didengar terutama oleh perantau, yang dibutuhkan desa adalah tidak mudik ke desa pada lebaran 2020," kata Kepala pusat data dan Informasi Balilatfo Ivanovich Agusta, dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Sebelumnya polling ini dilaksanakan pada 10-12 April 2020. Populasi Polling ini merupakan desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam dengan jumlah 53.808 desa. Dengan responden sebanyak 3.931 kepala desa yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Sampel desa diambil secara random di tiap provinsi. Margin error diperkirakan 1,31 persen.

Balilatfo menjelaskan, bahwa polling dilakukan karena dorongan mudik itu sangat kuat. Tidak hanya dorongan sosial dan budaya untuk berkumpul dengan keluarga besar saja, melainkan dari sisi ekonomi, jika 23 juta warga desa di kota mudik, maka akan membawa Tunjangan Hari Raya minimal Rp 3,4 triliun. Namun, keadaan berubah semenjak ada batasan adanya pandemi covid-19.

Dari hasil survei tersebut menunjukkan alasan kepala desa tidak setuju untuk warganya mudik, yakni terkait kesehatan. Alasan kesehatan hampir mutlak tidak setuju mudik 88,38 persen. Selanjutnya alasan sosial 45,51 persen dan ekonomi 43,18 persen menjadi prioritas kedua yang menjadi prioritas bagi kepala desa yang setuju mudik.

Menurutnya, terdapat konsekuesi bagi kebijakan, yakni berbagai aspek kesehatan harus menjadi argument utama, untuk menunjang kebijakan tidak mudik sebagai opini mayoritas.

"Sebagian besar kepala desa meminta peratau tidak mudik. aspek kesehatan harus menjadi argumen utama terutama mensosialiasikan bahwa tahun ini sebaiknya tidak mudik. perlu ada kontra argumen bagi alasan-alasan sosial maupun ekonomi," imbuhnya.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah tegas mengenai kebijakan pelarangan mudik. Apakah akan dengan tegas dilarang mudik di tengah pandemik virus corona atau diperbolehkan dengan alasan tertentu.

Dalam survei tersebut, kepala desa menginginkan agar mudik dilarang, dan kehidupan pemudik atau perantau di kota yang bersangkutan didukung oleh pemerintah kota. Serta, bagi yang terpaksa mudik harus memiliki alasan kuat memilih mudik, dan diminta untuk melapor ke relawan desa lawan covid-19.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com