Sri Mulyani Sebut Banyak Negara Saling Belajar Reformasi Anggaran

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam menghadapi pandemi Covid-19 banyak negara menghadapi defisit yang melebar seperti Indonesia. Dalam situasi seperti ini, Indonesia dan negara lain bisa saling belajar dalam reformasi dan riset di bidang anggaran.

"Situasi seperti ini saya kira di banyak negara bisa saling belajar. Untuk Indonesia, karena kebijakan kita yang menyikapi isu reformasi keuangan publik sebagai salah satu isu prioritas, reformasi dan penelitian lebih penting dalam situasi seperti ini," katanya pada pertemuan Public Financial Management Multi Donor Trust Fund (PFM MDTF) III secara virtual, Rabu, seperti ditulis Kamis (12/11).

Dari sisi pendapatan, dia berharap Multi Donor Trust Fund dapat terus mendukung upaya reformasi di bidang perpajakan yang selama ini dilakukan. Dia yakin diskusi pada pertemuan PFM MDTF dapat memberikan saran kebijakan dan pengetahuan.

"Sehingga kami mendapatkan apa yang disebut sebagai model bisnis yang dapat kami kembangkan dan sepakati agar manfaat maksimal dari PFM MDTF ini efektif agar kami dapat terus meningkatkan dan mereformasi sisi pendapatan," ujarnya.

Dia menegaskan, peningkatan kualitas belanja sangat sangat penting. Bukan hanya penyampaiannya, tetapi juga konsistensi karena belanja pemerintah melalui banyak jalur, dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah yang membutuhkan banyak koordinasi.

"Jadi, reformasi pengeluaran adalah salah satu yang terpenting. Saya berharap bahwa PFM MDTF ini juga akan mengatasi masalah ini. Apakah akan fokus pada transfer dan akuntabilitas pemerintah daerah, atau akan fokus dengan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) dan DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) tentang bagaimana meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat," imbuhnya.

Meski jumlah Multi Donor Trust Fund tidak terlalu besar dibanding anggaran dalam APBN, menurutnya, bagaimana dana tersebut digunakan perlu direncanakan secara tepat sehingga dapat mendukung reformasi keuangan publik.

"Saya rasa fleksibilitas seperti ini akan menjadi salah satu yang terpenting dari PFM MDTF dalam melengkapi alokasi anggaran kita mendukung banyak reformasi keuangan publik kita," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Negara itu juga menyatakan bahwa pengembangan sistem teknologi informasi (TI) sangat penting dalam transformasi pengelolaan keuangan publik. Dia berharap sistem yang paling efisien dapat dirancang.

"Sisi pendapatan seperti pajak, bea cukai, pendapatan bukan pajak mereka semua sekarang terhubung melalui sistem TI. Begitu pula dari sisi anggaran belanja mulai dari perencanaan hingga transfer ke Pemerintah Daerah ini semakin bergantung pada sistem TI," tandasnya.