Produksi Beras RI Lebih Mahal Dibanding Thailand, Zulkifli Hasan Ungkap Penyebabnya

Produksi beras RI disebut butuh biaya Rp12.000–Rp14.000/kg, jauh di atas Thailand dan Vietnam. Zulkifli Hasan mengurai alasannya.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra- Reporter
Produksi Beras RI Lebih Mahal Dibanding Thailand, Zulkifli Hasan Ungkap Penyebabnya
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama Kepala Desa se-Jawa Timur, Gedung Jatim Expo Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/4/2025).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti mahalnya biaya produksi beras di dalam negeri yang mencapai Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Angka tersebut jauh di atas biaya produksi di Thailand dan Vietnam yang sekitar Rp4.000 per kilogram.

Perbedaan biaya yang lebar ini dinilai menjadi beban bagi produktivitas dan kesejahteraan petani, sekaligus mendorong ketergantungan pada pasokan luar negeri. Pada 2024, impor beras Indonesia tercatat naik hingga 4,5 juta ton. Selain persoalan irigasi, Zulkifli juga menyinggung rumitnya birokrasi penebusan pupuk bersubsidi yang menambah inefisiensi di tingkat petani.

Ia menjelaskan rendahnya indeks pertanaman nasional berakar pada keterbatasan irigasi dan akses sarana produksi. Dari 7,4 juta hektare luas sawah, total luas tanam baru sekitar 10 juta hektare karena banyak lahan hanya bisa ditanami sekali setahun.

"Kenapa irigasi enggak diurus? Karena dibagi, aturannya ada. 1.000 hektare oleh bupati, 3.000 hektare oleh gubernur. Nah bupati gubernur kan enggak bangun irigasi, tapi bangun jalan. Akhirnya irigasinya rusak. Produksi kita kecil. Kita perbaiki," kata Zulkifli dalam pembukaan pameran pertanian Agrinex di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (23/10/2026).

Strategi Pangkas Biaya Produksi Demi Swasembada

Pemerintah menyiapkan reformasi regulasi dari hulu hingga hilir untuk memangkas biaya produksi dan mengejar swasembada pangan. Langkah awal difokuskan pada penyederhanaan jalur penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih cepat dan tepat sasaran.

"Dulu aturan pupuk sangat rumit, ada 145 aturan yang melibatkan izin bupati hingga gubernur. Sekarang kita pangkas menjadi hanya tiga aturan lewat Peraturan Presiden (Perpres). Hasilnya, penyerapan pupuk bersubsidi langsung naik dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton," ungkapnya.

Selain perbaikan irigasi daerah dan pemangkasan regulasi pupuk, pemerintah juga merombak kebijakan harga pembelian gabah di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa syarat kadar air. Intervensi ini mendorong kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 116 ke 131.

Rekomendasi