Bahlil Resmikan Kilang LPG Cilamaya untuk Tekan Impor

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meresmikan pengoperasian Kilang LPG Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026). Proyek ini merupakan hasil kolaborasi PT Pertamina (Persero) dan PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) dengan memanfaatkan pasokan gas dari wilayah hulu Offshore Northwest Java (ONWJ).

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini tanggal 15 Oktober, akhirnya saya mengajak kita semua untuk mendoakan agar peresmian hari ini bisa berjalan dengan baik," ujar Bahlil saat meresmikan Kilang LPG Cilamaya, Kamis (15/10/2026).

Bahlil menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Konflik berkepanjangan di sejumlah wilayah, mulai dari Timur Tengah hingga Eropa Timur, turut memicu ketidakstabilan pasokan energi.

Menurut Bahlil, konsumsi LPG nasional saat ini mencapai 8,5 juta ton per tahun. Jika ditambah kebutuhan sektor industri, termasuk di Cilegon, total kebutuhan LPG diperkirakan mencapai 11 juta hingga 12 juta ton per tahun.

Sementara itu, kapasitas produksi LPG dalam negeri baru sekitar 1,8 juta ton per tahun. Akibatnya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7 juta hingga 8 juta ton LPG setiap tahun. Ketergantungan tersebut turut memengaruhi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Begitu ICP (Indonesian Crude Price) rata-rata berada di angka 90 sampai 100 dolar per barel, subsidi kita berada di atas hampir 100 triliun rupiah," ujarnya.

Bahlil menilai, pengoperasian Kilang LPG Cilamaya menjadi salah satu upaya mengoptimalkan potensi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta menekan beban subsidi dan kebutuhan devisa negara.

Sementara itu, Direktur Utama PT Energi Nusantara Perkasa Sarjono mengapresiasi dukungan Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina Group, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merealisasikan proyek tersebut.

Sarjono menyebutkan, nilai investasi dan aset Kilang LPG Cilamaya mencapai sekitar USD 36,93 juta.

Kilang tersebut menambah portofolio ENP yang sebelumnya telah mengoperasikan Kilang LPG Gresik di Jawa Timur selama hampir 19 tahun, dengan total produksi mencapai 1 juta ton LPG.

Dengan beroperasinya Kilang LPG Cilamaya, ENP kini mengelola dua fasilitas pengolahan LPG dengan kapasitas total 140 MMSCFD.

"Semoga Kilang LPG Cilamaya menjadi bagian dari langkah nyata menuju Indonesia yang semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi, dari Cilamaya untuk ketahanan energi nasional," katanya.

Seluruh Desa Terima Pasu

Pemerintah mematok agar seluruh desa di tanah air menikmati pasokan listrik pada periode 2029–2030 melalui percepatan program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengatakan kondisi itu saat meresmikan bantuan BPBL.

"Di seluruh Indonesia, kita masih mempunyai kurang lebih sekitar 11.000 desa yang belum ada listrik. Masih ada jutaan rumah yang belum ada listrik," kata Bahlil saat meresmikan bantuan BPBL di Dusun Krajan, Desa Muara Baru, Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).

Guna memperluas jangkauan, pemerintah menyiapkan dua strategi utama: pembangunan infrastruktur jaringan listrik desa dan program BPBL yang difokuskan bagi warga kurang mampu karena biaya pemasangan baru mencapai Rp 2 juta per rumah. Di Desa Muara Baru, pemerintah juga memasang satu unit trafo berkapasitas 50 kVA serta tiang listrik baru untuk mengatasi keluhan tegangan rendah.

Rencana dan Tantangan Elektrifikasi

Mengenai peta jalan elektrifikasi, pemerintah menargetkan penyelesaian 1.400 desa pada 2025 dan lebih dari 4.000 desa pada 2026 sebagai bagian dari akselerasi menuju target nasional 2029–2030.

Bahlil menyebut tantangan utama berasal dari kondisi geografis dan keekonomian, terutama di wilayah pegunungan, kepulauan, dan dusun terpencil.

"Di Jawa pun masih ada. Ada satu dusun yang mungkin jauh dari jalan raya dan tidak ada tiang listriknya," ujar Bahlil.

Penarikan jaringan ke daerah terisolasi membutuhkan investasi besar yang seringkali tidak sebanding dengan jumlah pelanggan. PLN kerap harus membangun jaringan hingga satu kilometer hanya untuk melayani sekitar 100 rumah di dusun terpencil.

Pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan PLN untuk memetakan wilayah serta rumah tangga yang belum berlistrik agar program tepat sasaran. Bahlil menegaskan, pemerataan akses listrik merupakan fondasi utama dari keadilan sosial dan pembangunan nasional.