Bermodal Klaim Tak Lagi Cukup, Ini Syarat Baru Wirausaha Sosial Gaet Investor

Bermodal klaim 'berdampak sosial' ternyata tak lagi cukup bagi pelaku UMKM di tanah air untuk memikat suntikan modal. Meski ketersediaan dana dari investor sosial tergolong melimpah, mereka kerap kesulitan menemukan unit usaha yang kredibel dan terverifikasi secara legal.

Kondisi tersebut dipertegas lewat pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2026 yang menetapkan aturan main resmi kriteria wirausaha sosial.

Chairwoman Jaringan Wirausaha Sosial Indonesia (JWSI) sekaligus Executive Director AVPN, Dini Indrawati Septiani,menjelaskan bahwa sebuah usaha kini wajib menyokong minimal satu poin Sustainable Development Goals (SDGs).Selain itu, unit usaha harus mengalokasikan sedikitnya 50 persen keuntungan (profit) untuk misi sosial agar diakui secara legal.

"Investor memiliki modal dan sumber daya, tetapi mereka butuh pipeline bisnis yang terverifikasi dan kredibel. Di sisi lain, pelaku usaha mengeluh susah dapat modal. JWSI hadir sebagai jembatan untuk memverifikasi dan menyambungkan kedua belah pihak," ujar Dini dalam peluncuran JWSI di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Kesenjangan legalitas ini terlihat jelas dari data Kementerian Hukum RI. Dari 340.000 wirausaha sosial yang melakukan klaim mandiri (self-declared), baru sekitar 500 usaha yang terdaftar resmi.

Guna memangkas gap tersebut, JWSI mendorong pelaku usaha melakukan verifikasi mandiri melalui portal resmi www.jwsi.org. Langkah ini menjadi kunci penting agar UMKM memenuhi regulasi pemerintah sekaligus terhubung langsung dengan ekosistem investor, inkubator, hingga korporasi untuk mengakselerasi bisnis naik kelas.