Presiden Prabowo Minta Kemenekraf-Danantara Siapkan Skema Bioskop Daerah untuk Perluas Akses Film Nasional

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan penting kepada Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Keduanya diminta untuk segera menyiapkan skema bisnis yang komprehensif bagi pengembangan bioskop di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini diambil guna memperluas jangkauan pasar film nasional yang selama ini masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur.

Arahan tersebut disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya saat menghadiri Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) Market 2025 di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Sabtu. Riefky menjelaskan bahwa koordinasi antara Kemenekraf dan Danantara menjadi kunci utama dalam merumuskan model bisnis yang efektif. Model ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bioskop yang berkelanjutan di berbagai daerah.

Menurut Teuku Riefky, instruksi Presiden Prabowo ini muncul dalam rapat terbatas yang digelar tiga pekan sebelumnya, saat kementeriannya memaparkan capaian satu tahun pertama. Dalam rapat tersebut, Riefky mengemukakan bahwa akses pasar film nasional masih menjadi tantangan utama, terutama karena jumlah layar bioskop yang belum memadai. Hal ini menyebabkan banyak film berkualitas kesulitan menjangkau penonton luas.

Meningkatkan Akses Pasar Film Nasional

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya secara lugas menyampaikan bahwa rasio jumlah layar bioskop di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan kebutuhan ideal. Kondisi ini berdampak langsung pada industri perfilman nasional, di mana banyak produksi film tidak memiliki kesempatan untuk tayang di layar lebar.

"Rasionya masih rendah sekali dari kebutuhan layar kita, sehingga banyak sekali film yang sudah diproduksi kemudian tidak bisa masuk ke layar-layar lebar," ujar Riefky mengutip pernyataannya. Permasalahan ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo yang kemudian mendorong inisiatif pengembangan bioskop daerah.

Presiden Prabowo melihat bahwa keberadaan bioskop di daerah tidak hanya akan memberikan dampak ekonomi positif, tetapi juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat setempat. Dengan adanya bioskop, masyarakat di kabupaten/kota akan memiliki akses lebih mudah untuk menikmati karya-karya film nasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah mereka.

Peluang Ekonomi dan Dukungan Pemerintah

Pengembangan bioskop daerah diyakini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama jika dikelola dengan model bisnis yang tepat. Namun, Teuku Riefky mengakui bahwa inisiatif ini memerlukan dukungan kuat dari pemerintah untuk dapat terealisasi secara optimal.

Dukungan tersebut dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari insentif fiskal hingga kemudahan-kemudahan regulasi lainnya. "Peluangnya ada, tetapi kan pasti perlu keberpihakan dari pemerintah juga, apakah itu insentif, apakah itu kemudahan-kemudahan lainnya," jelas Riefky. Keberpihakan pemerintah ini diharapkan dapat menarik investor dan pelaku industri untuk berinvestasi dalam pembangunan bioskop di luar kota-kota besar.

Dengan adanya bioskop di daerah, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, bioskop juga dapat menjadi pusat kebudayaan dan hiburan yang memperkaya kehidupan sosial masyarakat di kabupaten/kota.

Proses Penyusunan Skema Bisnis Bioskop Daerah

Saat ini, Kemenekraf bersama Danantara sedang dalam tahap awal penyusunan pola dan skema bisnis untuk bioskop daerah. Proses ini membutuhkan waktu dan melibatkan diskusi mendalam untuk menghasilkan model yang paling sesuai dan berkelanjutan.

"Pola seperti apa, masih disusun, butuh waktu itu. Kami Kementerian Ekraf dengan Danantara diminta Presiden untuk membicarakan dan mendiskusikan mengenai ini," kata Riefky. Dalam penyusunan skema ini, masukan dari berbagai pihak dalam ekosistem industri film, termasuk produser, distributor, dan pemilik bioskop, akan sangat diperhitungkan.

Menteri Ekraf juga tidak menutup kemungkinan untuk menggandeng pemerintah daerah dalam implementasi program ini. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengembangan bioskop selaras dengan kebutuhan dan potensi lokal. "Terbuka untuk semua pihak, tetapi kita kasih waktu dulu ya untuk kita coba susun bersama dengan Danantara," pungkasnya, menunjukkan pendekatan inklusif dalam mewujudkan akses film yang lebih merata.

Sumber: AntaraNews