Proses seleksi lelang jabatan dirjen pajak harus terbuka

Ekonom Institut Pertanian Bogor (IPB) Mangasa A Sipahutar mengapresiasikan langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan lelang jabatan untuk posisi direktur jenderal pajak (dirjen). Namun, terpenting yang harus disoroti pemerintah terkait sistem penyeleksian yang transparan, baik dari panitian seleksi (pansel) atau dari sisi calonnya itu sendiri.

"Pansel juga harus bekerja sama dengan PPATK. Dia (calon Direktur Jenderal Pajak) harus diketahui rekam jejaknya, kekayaannya, perpajakannya. Ini harus dibuka ke publik," ujarnya saat acara Uneg-Uneg Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Minggu (23/11).

Menurut dia, seleksi calon dirjen pajak dengan sistem lelang jabatan bukan hal luar biasa dan perlu dibangga-banggakan. Yang lebih penting, kata dia, panitia seleksi harus memiliki sikap transparan.

"Lelang jabatan sekelas dirjen pajak, bahwa tidak ada sesuatu yang wah karena ini ada kekosongan diungkap publik mengisi lowongan itu dan lazim dilakukan perusahaan kelas dunia sekalipun, yang menjadi heboh jabatan tertinggi dibuka lowongan kerjanya dalam kaitan itu apabila sebuah lowongan kerja bahwa gugurnya di dalam organisasi memiliki kompetensi yang bagus," jelas dia.

Di tempat sama, pengamat pajak dari Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra mengapresiasikan langkah Kementerian Keuangan melakukan lelang jabatan bagi PNS yang ingin mengisi kursi Direktur Jenderal Pajak.

"Ini sebuah langkah kemajuan, walau bukan terobosan karena sudah diatur dalam Undang-Undang (Aparatur Sipil Negara (ASN) No 5/2014)," tambah dia.

Hanya saja pekerjaan yang perlu dibenahi, menurut Wiko yaitu dengan menggenjot perpajakan di empat sektor utama seperti pertambangan, perkebunan, properti dan industri jasa keuangan.

"Di sini mafia pajak luar biasa, yang membuat penerimaan pajak kita tidak tercapai," ucapnya.