DPR: Dahlan jangan sok bersih, seolah kita kotor

Pernyataan yang dilontarkan Dahlan, secara tidak langsung kembali mencoreng wajah 560 anggota DPR.

Oleh Wisnoe Moerti - Reporter

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasih geram dengan pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengenai adanya oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta 'upeti' atau 'jatah' ke perusahaan-perusahaan BUMN.

"Saya secara pribadi sebagai anggota dewan tersinggung dengan pernyataan Pak Dahlan, karena ini langsung menyangkut DPR sebagai institusi atau lembaga," ungkap Achsanul kepada merdeka.com, Rabu (24/10).

Dia menyatakan, pernyataan Dahlan tidak hanya menyinggung perasaannya saja. Tapi juga 560 politisi yang ada di Senayan. "Jangan jadi seolah dia (Dahlan) yang paling bersih dan kita yang kotor," tegasnya.

Menurutnya, saat ini DPR tengah menjadi sorotan di masyarakat. Dengan pernyataan yang dilontarkan Dahlan, secara tidak langsung akan kembali mencoreng wajah anggota DPR.

Dia juga meminta Dahlan berhenti memprovokasi masyarakat dengan menjelek-jelekkan anggota DPR. "Saya minta Pak Dahlan stop lakukan provokasi. Kalau ada silakan sampaikan secara terbuka, jangan hanya bicara di media," ketusnya.

Anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Mucharam enggan mengomentari pernyataan Dahlan. "Kalau saya tidak seperti yang dibilang itu. Jadi saya tidak perlu komentari itu," singkat Ecky.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengakui menerima pesan singkat dari Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mendapatkan perlindungan dari adanya 'pemerasan' yang dilakukan oleh oknum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta jatah kepada BUMN atau menjadikan BUMN sebagai sapi perahan.

Dipo mengaku, Dahlan mengirim SMS tersebut agar semua pihak yang terkait mematuhi aturan yang telah ada dalam aturan yang telah dibuat sebelumnya, termasuk direksi BUMN yang berada di bawah wewenang dia.

"Iya. Pak Dahlan SMS minggu lalu," ungkap Dipo ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (24/10)

Menurut Dipo, isi SMS tersebut berisi dukungan Dahlan pada Surat Edaran SE -542 /Seskab/IX/2012 tertanggal 28 September yang merupakan imbauan agar para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian untuk mengawal dengan benar perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014.