Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Proses Administrasi Bikin Penyaluran Anggaran PEN di Korporasi Terhambat

Proses Administrasi Bikin Penyaluran Anggaran PEN di Korporasi Terhambat rosan roeslani. ©2015 kadin-indonesia.or.id

Merdeka.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengungkapkan salah satu penyebab realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di korporasi belum juga berjalan. Salah satunya karena terkendala proses administrasi dan regulasi.

Dia mengatakan, pembiayaan korporasi sendiri merupakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena dari pagu anggaran sebesar Rp56,3 triliun, sebanyak Rp50 triliun itu untuk BUMN sendiri. Baik bersifat dana talangan maupun penyetoran modal ke BUMN.

"Memang untuk korporasi ini baru keluar PMK hanya untuk penjaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui LPEI dan PII yang jumlahnya kurang lebih penjaminan yaitu Rp10 triliun jadi penjaminannya kurang lebih sampai Rp100 triliun," kata Rosan dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (8/10).

Dia menambahkan, untuk UMKM sendiri sebetulnya sudah diberikan kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan jaminan kurang lebih Rp6 triliun. Sementara korporasi di UMKM baru satu yang sudah jalan yakni baru sebesar Rp17,1 miliar dari pagu kurang lebih Rp100 triliun.

"Dan ini kita dorong terus karena secara implementasinya secara kaku. Kita terus memberikan masukan untuk memastikan bahwa korporasi yang kontribusinya ke pajak itu 84 persen. Dan UMKM merupakan bagian dari produksi dari korporasi itu benar-benar bisa juga didorong untuk memastikan kita bisa berjalan di tengah tantangan ini," katanya.

Penyaluran Anggaran PEN Kuartal III

Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin, melaporkan realisasi anggaran mulai 4 Juli hingga 30 September yang telah disalurkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mencapai Rp 318,5 triliun.

"Secara signifikan di kuartal III ini secara total sudah Rp 318,5 triliun yang kita salurkan sejak didirikannya Satgas ini dibentuk pada Juli 2020 dari total target Rp 695,2 triliun dan kita berdoa mudah-mudahan penyaluran di Kuartal III Ini bisa memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pertumbuhan ekonomi kita," kata Budi dalam konferensi pers pelaporan realisasi dana PEN secara virtual, Rabu (7/10).

Dia menjelaskan, secara detail ada 4 program yang menjadi fokus khusus penyaluran PEN yakni perlindungan sosial, Sektoral K/L dan Pemda, UMKM, dan Pembiayaan Korporasi.

"Hampir semuanya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi khususnya untuk pembiayaan koperasi yang masih 0 persen, memang ini sifatnya besar-besar dan canggih artinya sekaligus akan masuk diharapkan di Kuartal keempat ini sebagian besar dari mereka akan cair," jelasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Sisi Lain Addin Jauharudin Ketum GP Ansor, Sangat Suka Ngobrolin Masalah Ekonomi karena Alasan Ini
Sisi Lain Addin Jauharudin Ketum GP Ansor, Sangat Suka Ngobrolin Masalah Ekonomi karena Alasan Ini

Di kalangan pemuda NU, sosoknya dikenal dengan gagasan pengembangan ekonomi

Baca Selengkapnya
Harapan Pengusaha Jelang Putusan Sengketa Hasil Pilpres
Harapan Pengusaha Jelang Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Hasil sengketa Pilpres punya pengaruh terhadap kemampuan keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya
Eks Mentan: Mekanisasi Pertanian Dibutuhkan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional
Eks Mentan: Mekanisasi Pertanian Dibutuhkan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Ini memerlukan dukungan berbagai stakeholder terkait, meliputi pemerintah, produsen dan distributor alsintan, lembaga pelatihan, hingga lembaga pembiayaan.

Baca Selengkapnya
Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Malah Melemah di Tahun Politik, Ada Apa?
Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Malah Melemah di Tahun Politik, Ada Apa?

Persiapan pemilu juga ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya