Presiden Jokowi suntik modal Adhi Karya & Hutama Karya Rp 5 triliun
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Saham PT. Hutama Karya, dan PP Nomor 28 Tahun 2015 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Saham PT. Adhi Karya.
Penambahan modal kedua perusahaan BUMN ini dilakukan untuk meningkatkan struktur permodalan dan memperkuat kapasitas usaha.
Kedua perusahaan ini mendapatkan suntikan modal sebanyak Rp 5 triliun, dengan rincian PT Hutama Karya memperoleh sebanyak Rp 3,6 triliun, dan PT Adhi Karya memperoleh tambahan modal sebesar Rp 1,4 triliun.
Pasal 2 Ayat (1) PP. Nomor 27 Tahun 2015 menyebutkan, nilai penambahan penyertaan modal negara kepada PT Hutama Karya adalah sebesar Rp 3,6 triliun.
"Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015," bunyi Pasal 2 Ayat (1) PP tersebut yang dilansir merdeka.com dari situs resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin (15/6).
Sementara pada Pasal 2 Ayat (1) PP. Nomor 28 Tahun 2015 disebutkan, nilai penambahan penyertaan modal negara kepada PT Adhi Karya adalah sebesar Rp 1,4 triliun yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015.
"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi akhir PP No. 27 Tahun 2015 dan PP No. 28 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 4 Juni 2015.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan pernyataan modal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya AHY.
Baca Selengkapnya