Presiden Hyundai ASEAN: Seharusnya Pejabat Indonesia Pakai Mobil Listrik Duluan
Permintaan ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan mobil listrik di Tanah Air.
kendaraan listrik
Genjot Penjualan, Hyundai Minta Pejabat Indonesia Gunakan Mobil Listrik
Presiden Hyundai Motor Asia Tenggara (ASEAN), Lee Young Tack berharap para pejabat Indonesia menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional.
Permintaan ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan mobil listrik di Tanah Air.
- Mobil Listrik Tercanggih Hyundai Indonesia Ioniq 6 Dijual Rp 1,197 Miliar di GIIAS 2023
- Berpangkat Kolonel dan Jabatan Dirut Pertamina, Tokoh Ini Besarkan Mercedes-Benz dan Mitsubishi di Indonesia
- Hyundai Indonesia Mungkin Produksi Mobil Listrik Lebih Murah di 2024?
- Mirip Esemka, Mengapa Prabowo Subianto Masih Ingin Bikin Mobil Nasional Lagi
- Jaga Suara Rakyat, Rektor UMJ Minta Putusan MK soal Penghapusan PT Diberlakukan 2024
- Kisah UMKM Jamu Asal Bontang, Bermula untuk Biaya Kuliah Kini Tembus Pasar Taiwan
"Seharusnya pejabat Pemerintah Indonesia pakai mobil listrik duluan," ungkap Lee kepada awak media di Pabrik PT Hyundai Motor Manufakturing Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (11/7).
Lee menerangkan, permintaan ini dalam rangka menggenjot penjualan mobil listrik di Indonesia. Sehingga, penjualan mobil listrik tidak hanya mengandalkan pasar ekspor semata. "Jadi, biar memang pasar mobil listrik di indonesia lebih besar, bukan hanya ekspor saja, lokal juga jual lebih banyak," tegas.Lee juga mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dan rencana pembatasan kendaraan berbasis BBM. Dia menilai program tersebut akan berdampak baik bagi penjualan kendaraan listrik di Tanah Air.
"(Mengurangi mobil berbasis BBM) itu bagus. Jadi, seharusnya Indonesia memang memberikan subsidi atau pejabat Pemerintah Indonesia pakai mobil listrik duluan," pungkasnya.
Sri Mulyani Anggarkan Rp1 Miliar untuk PNS Beli Mobil Listrik
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran untuk pengadaan mobil listrik dan motor listrik sebagai kendaraan dinas di kalangan pemerintahan dan PNS pada 2024 mendatang. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Dalam regulasi tersebut, Sri Mulyani mengalokasikan Rp966 juta untuk mobil listrik bagi setiap pejabat eselon I. Sementara untuk mobil listrik bagi pejabat eselon II dialokasikan Rp746 juta.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional kantor, dengan budget Rp430 juta dan pengadaan motor listrik senilai Rp28 juta
