Penyerapan Rendah, Stok Beras Bulog Tak akan Sampai Target

Merdeka.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut kalau pemenuhan stok beras pemerintah tak akan sampai target 1,2 juta ton hingga akhir 2022. Sebab, hingga November ini, stok beras yang dimiliki oleh pemerintah hanya sekitar 600.000 ton.

"Untuk tanggal sekarang ini, November ini stok kita seperti yang disampaikan ketua Badan Pangan Nasional yaitu 600-an ribu ton, tentunya ini juga menjadi satu kerawanan dari pada stok yang ada di Bulog," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (16/11).

Penyebabnya adalah karena harga beras di dalam negeri terus mengalami kenaikan. Dengan adanya regulasi yang membatasi, Bulog tidak mendapat kesempatan untuk menyerap hasil petani.

"Yang pertama tadi seperti dijelaskan, dulu ada fleksibilitas harga dengan kita tetap bisa menyerap (hasil) petani, tapi begitu fleksibilitas harga di harga Rp8.800 (per kilogram) kita diuji dengan harga Rp 8.900 (per kilogram) jadi tetap tak bisa beli dan itu akan meningkatkan inflasi," terangnya.

Adanya aturan yang membatasi pembelian beras itu membuat Bulog tak bisa berbuat banyak. Sehingga, Bulog menginisiasi untuk menyerap hasil petani sesuai dengan harga pasar. Namun, permasalahan lainnya ditemukan oleh Budi Waseso. Yakni, menyempitnya produksi beras dari petani, ditambah adanya penyerapan dari sebelum-sebelumnya oleh pihak diluar Bulog.

"Begitu kita ikuti (harga) pasar kita tak bisa membeli dengan harga pasar karena barangnya juga terbatas," kata dia.

Selain itu, dia menerangkan kalau penyerapan hasil petani dalam negeri hanya mampu sebanyak 92 ribu ton. Jumlah ini jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 500 ribu ton.

"Jadi target yang kita alokasikan kita sudah kumpulkan semua penggilingan dengan mitra kita yang sudah disepakati sampai bulan desember tahun ini kita bisa serap 500 ribu ton, itu sudah ada kesepakatan dengan mitra kita, tapi sampai hari ini, kita hanya bisa mampu menyerap 92 ribu ton dari target 500 ribu ton," paparnya.

Menanggapi sejumlah wilayah yang memiliki produksi beras antara 100-600 ribu ton, Bulog telah melakukan konfirmasi ke pihak terkait. Hasilnya, dia tidak menemukan produksi beras yang jumlahnya sebanyak itu.

Sebagai contoh, kabarnya di Lampung, ada beras sebanyak 600 ribu ton. Namun, jumlah yang ditemukannya tidak sebanyak itu. Sehingga, lagi-lagi, Bulog tidak mendapatkan jatah penyerapan beras dari petani.

"ini juga sudah kita konfirmasi pak, kita juga sudah turun langsung pada salah satu direksi kami langsung ke lapangan, dan berjumpa dengan pemda sana, dengan Gubernur, dengan pak Kapolda, dengan Pangdam, nyatanya tak ada sebesar itu," ujarnya.

Padahal Bulog sudah menyiapkan dana untuk menyerap hasil tani tersebut sesuai dengan harga pasar. Artinya, petani yang menjual beras itu masih akan tetap mendapat keuntungan

"Kami pada prinsipnya, kita akan beli dengan harga pasar pak. Dengan komersil sistemnya tak lagi dibatasi, seumpama di Lampung ini (harganya) Rp 10 ribu (per kilogram) pak, dipastikan memang ada barangnya, dan itu Rp 10 ribu, pasti kita beli Rp 10 ribu pak," tandasnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com