Penggunaan Buzzer dalam Sosialisasi Kebijakan Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi

Merdeka.com - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengkritisi pemerintah yang kerap menggunakan jasa influencer ataupun buzzer dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan. Sebab, secara moral peran mereka bertentangan dengan prinsip demokrasi.

"Buzzer secara prinsip ini tidak mempunyai basis moral, untuk ada di suasana demokrasi kita," ujar dia dalam diskusi virtual via Facebook ICW, Kamis (20/8).

Asfinawati mengatakan dalam menyampaikan sosialisasi atas kebijakan baru yang digagas oleh pemerintah, influencer ataupun buzzer cenderung menyampaikan berdasarkan apa yang dititipkan oleh pemberi pesan. Sehingga publik dinilai kesulitan untuk membedakan antara pendapat pribadi dan iklan.

"Pemisahan mana iklan, pesanan, dan suara masyarakat asli atas sebuah kebijakan sulit untuk ditemukan. Contohnya dalam sebuah iklan kecap, influencer akan menyatakan jika kecap merk itu enak dikonsumsi. Padahal direktur atau orang dalam perusahaan pembuat kecap itu tidak ikut mengonsumsinya," paparnya.

Selain itu, masifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan influencer atau buzzer lewat sosial media (sosmed) juga berpotensi menutup ruang diskusi bagi masyarakat luas. Mengingat bot yang biasanya digunakan di sosmed, terutama Twitter dianggap tidak sepenuhnya mewakili suara rakyat.

"Yang memilih Pak Jokowi dan anggota DPR itu rakyat. Dalam proses demokrasi, suara mesin lebih berkuasa dari suara rakyat. Namun, sosmed atau mesin ini kan tidak masuk ke ruang pemilihan," jelasnya.

Suara Rakyat Makin Tergerus

Oleh karena itu, dia mengkhawatirkan suara rakyat akan semakin tergerus seiring muncul ara komunikasi baru yang dipakai influencer ataupun buzzer saat ini. Terlebih, dia menganggap cara kerja influencer dan buzzer itu telah diorganisasikan dengan baik oleh pembuat pesanan.

"Ini seperti sebuah orkestra. Di mana, cara kerja mereka merusak demokrasi dan memanipulasi fakta yang ada," tukasnya.